Di Depan Menteri Bahlil, Bima Arya Protes Keras Soal OSS!
Foto: Bima Arya (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta, CNBC Indonesia - Walikota Bogor, sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya Sugiarto mengkritik soal perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS yang akan launching pada 2 Juni mendatang.
Bima khawatir jika perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS ini akan membuat daerah yang sudah maju, menjadi mundur ke belakang.
"OSS ini bagi kita baik, tapi kita khawatir buat daerah yang sudah maju akan jadi mundur. Ketika terjadi OSS, kami melihat kayak setback lagi, karena kembali lagi ke dinas tata ruang lagi ke PUPR," jelas Bima dalam siaran BKPM TV di YouTube, Senin (10/5/2021).
Seperti diketahui UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah, dihapus dan ditetapkan dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Penataan ruang wilayah secara berjenjang yakni dilakukan dengan cara tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten/kota, dan RTRW provinsi menjadi acuan penyusunan RTRW kabupaten kota.
Kemudian, frasa 'pemerintah' telah diubah menjadi 'pemerintah pusat'. Sebelumnya, dalam ketentuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional dilakukan oleh pemerintah daerah melalui tugas dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
"Jadi, sekarang dinas terbagi urusan teknis dan urusan yang lain. Jadi bagi kota Bogor dan kota lain yang sudah maju ini kayak mundur lagi," jelas Bhima.
"Kalau dihitung-hitung bisa 14 hari, kita bisa dipersingkat, kalau di (OSS) yang baru, dengan integrasi sistem bisa bahkan 28 hari. Ini seolah-olah kembali lagi ke yang lama," kata Bhima melanjutkan.
Kemudian persoalan tata ruang, Kementerian Investasi juga diberikan tanggung jawab untuk mengintegrasikan rencana detail tata ruang (RDTR) ke OSS, yang menurut Bima ini adalah persoalan rumit.
Pasalnya, saat ini dari 500 kabupaten kota, baru ada 39 RDTR yang sudah terintegrasi dengan OSS, sementara satu kota bisa memiliki 4-5 RDTR. Bogor sendiri misalnya, memiliki 5 RDTR dan baru dua diantaranya yang baru terintegrasi.
"RDTR-nya harus terintegrasi dahulu, kalau tidak terdigitalisasi, izin tidak keluar, investasi bagaimana," jelas Bima.
Pembenahan yang harus dilakukan, kata Bhima banyak sekali, belum lagi di daerah. Sementara untuk melakukan digitalisasi tata ruang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sementara daerah juga tidak pernah menganggarkan hal tersebut.
"Ketika Presiden (Joko Widodo) bilang perekonomian positif, recovery, dan rebound, justru OSS ini bukan mempercepat, tapi menghambat. Kami di Bogor sudah melihat dan membaca itu menghambat," ujar Bima.
"Kita udah jalan kok dengan smart kita, hitungan hari jelas. Semua bisa online. Sekarang (dengan sistem OSS baru) semua kembali ke fase awal untuk menggagas itu," kata Bima melanjutkan.
Kendati demikian, kata Bima seluruh 98 walikota se-Indonesia mendukung dengan wacana OSS yang baru. Tapi banyak hambatan, sementara di daerah tidak ingin hanya menjadi saran sosialisasi target pemerintah pusat dan ingin menjadi referensi kebijakan.
"Sosialisasi oke, tapi harus banyak simulasi. Kedua, rasanya timeline harus lebih realistis, ada 2 bulan RT/RW harus terintegrasi, susah Pak (Bahlil). RT/RW ga semua daerah selesai, harus punya tim dengan Pemda untuk update memetakan itu," jelas Bima.
Merespons kritikan Bima, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan, pihaknya akan langsung membuat tim kecil untuk melakukan sinkronisasi terhadap aspirasi dari Apeksi tersebut.
"Supaya bisa dilihat celah mana yang bisa dihubungkan. dalam PP itu untuk OSS dibuat oleh pusat. Daerah diberi ruang untuk membuat develop aplikasi penunjang untuk OSS, untuk daerah monggo-monggo saja, untuk bisa teronline dengan OSS," jelas Bahlil dalam kesempatan yang sama.
"Teknisnya ada 110 hari Pak Wali (Bima), saya terbuka untuk mendudukan pikiran Apeksi. Prinsip saya, kalau barang gampang kenapa harus dibuat susah," kata Bahlil melanjutkan.
[Gambas:Video CNBC]
Mantul! Bahlil Dijagokan Ekonom Jadi Menteri Investasi
(mij/mij)
