APBN 2022 Bisa Lebih Kecil, Siap-siap Belanja Dipangkas!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah menyusun postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Defisit anggaran diturunkan, seiring dengan kemungkinan belanja negara yang juga lebih rendah dari APBN tahun ini.

Defisit anggaran berada di kisaran 4,51%-4,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 808,2 triliun - Rp 879,9 triliun. Lebih rendah dibandingkan posisi tahun ini yang dipatok sebesar 5,7% dari PDB atau Rp 1.006,3 triliun.

Belanja negara untuk 2022 ditargetkan tumbuh 14,69-15,29% atau Rp 2.631,8 triliun - Rp 2.775,3 triliun. Bila ambil posisi terbawah dalam rentang tersebut, maka lebih rendah dibandingkan dengan belanja tahun ini yang sebesar Rp 2.750 triliun.

Dengan demikian, maka dimungkinkan beberapa pos belanja negara akan dipangkas. Dalam dua tahun terakhir, belanja alami kenaikan signifikan karena harus mengalokasikan untuk penanganan Covid-19 hingga bantuan sosial.

"Efisiensi belanja kita lakukan bersama untuk belajar belanja yang non prioritas baik di pusat dan daerah dengan penajaman untuk belanja barang, modal," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rakornas Pembangunan Pusat 2021, Kamis (29/4/2021)

"Karena untuk transformasi ekonomi bukan untuk pembangunan gedung-gedung dan kendaraan dinas tapi lebih untuk infrastruktur dan penajaman belanja yang diarahkan untuk membantu masyarakat," tegasnya.

Baca: Postur APBN 2022: Defisit di Atas 4%, Rasio Utang 44% PDB

APBN menjadi alat untuk pendorong ekonomi ketika alami tekanan berat. Namun ketika ekonomi membaik maka APBN akan mendukung dengan posisi yang tetap fleksibel. Sri Mulyani akan menjaga keseimbangan dari komposisi belanja sehingga sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita akan coba untuk melakukan komposisi ini secara lebih seimbang sehingga lebih mencerminkan tadi yang disampaikan strategi belanja untuk membangun kualitas SDM, untuk infrastruktur produktif, untuk melindungi masyarakat yang betul-betul rentan dan perlu dilindungi dan untuk mendukung birokrasi yang efisien dan efektif serta profesional," paparnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Baru 2 Bulan, Pemerintah Sudah Habiskan Belanja Rp 266,7 T