Daripada Nyesal, Belajar Dari India Sebelum Buka Obyek Wisata

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

27 April 2021 19:07

Jakarta, CNBC Indonesia - Opsi membuka objek pariwisata di daerah dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah kasus penularan Covid-19, seperti yang terjadi di India. Pasalnya, gelombang kasus yang terjadi di India saat ini disebabkan oleh pelonggaran yang terlalu cepat pada berbagai kegiatan. Saat ini pemerintah pusat menyerahkan keputusan pembukaan objek wisata kepada pemerintah daerah.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan yang membuat adanya pergerakan mobilitas masyarakat, bertolak belakang dengan upaya pemerintah dalam menekan jumlah pandemi Covid-19. Jika pemerintah tidak hati-hati dalam membuka area wisata, lonjakan Covid-19 seperti di India bisa saja terjadi juga di Indonesia.

"Kita bisa belajar dari India. Harus berhati-hati memberikan kebijakan yang bisa mendorong mobilitas yang berpotensi terjadinya gelombang susulan pandemi," ujarnya dalam webinar, Selasa (27/4/2021).

Baca:

Soal Wisata Boleh Buka, Kemenparekraf Lempar Bola ke Pemda

Apalagi gelombang ketiga pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi di India saja tetapi juga di beberapa negara lain, seperti Brazil, Turki, dan Iran. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa memperketat pembukaan pintu masuk bagi warga negara asing. Hal ini juga berlaku untuk pembukaan tempat wisata yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan risiko penularan.

Menurut Faisal program vaksinasi bukan menjadi satu-satunya faktor yang berkorelasi terhadap kemampuan pengendalian pandemi. Pemerintah diminta belajar dari negara lain yang angka vaksinasinya tinggi, namun kenaikan kasus juga tinggi.

"India, Brazil, Turki itu tingkat vaksinasinya sudah tinggi, tapi terjadi susulan gelombang yang lebih besar. Sementara Malaysia dan Vietnam (vaksinasinya) lebih rendah tapi lebih maju dari sisi penanganan pandemi," jelas Faisal.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Raden Kurleni Ukar mengatakan kebijakan untuk membuka objek wisata diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah (Pemda).

Dalam pembukaan objek wisata di daerah, juga pemerintah pusat memastikan agar Pemda bisa mengatur kerumunan atau crowd control.

"Kebijakan membuka tempat-tempat wisata ada di Pemda. Kita kementerian hanya bisa memberikan himbauan bagaimana membuka dengan aman," jelas Raden Kurleni.

"Tapi seluruh keputusannya diserahkan ke Pemda. Karena Pemda yang tahu kondisi daerahnya. Apakah hijau, apakah merah kembali. Mereka yang bisa melakukan aksi untuk itu," lanjutnya.