Junta Terbitkan Memo 'Habisi Semua Pengunjuk Rasa' Myanmar

Jakarta, CNBC Indonesia - KTT ASEAN untuk membahas kondisi Myanmar telah membuahkan beberapa kesepakatan. Bahkan Jenderal Senior Min Aung Hlaing, pemimpin tertinggi junta militer (Tatmadaw), disebut berkomitmen mengakhiri kekerasan ke pengunjuk rasa dan membuka dialog pada Sabtu (24/4/2021).

Namun sepertinya krisis di negeri itu belum selesai. Hasil yang didapat di ASEAN justru dikecam netizen Myanmar bahkan disebut pemerintahan bayangan, NGU yang terdiri dari politisi pendukung pemimpin de facto yang digulingkan Aung San Suu Kyi, gagal.

Dari data lembaga pemantau tahanan politik AAPP pun, angka warga meninggal masih bertambah. Minggu (25/4/2021) setidaknya ada total 751 warga sipil meninggal karena kekerasan junta, dari sebelumnya 748.

Pilihan Redaksi Di Depan Jokowi dkk, Bos Junta Myanmar Janji Setop Kekerasan Pemerintah Bayangan Myanmar: KTT ASEAN Gagal Rakyat Myanmar Kecam Konsensus ASEAN-Junta Militer, Kok Bisa?

Kabar mengejutkan juga datang dari media lokal setempat. The Irrawaddy memaparkan adanya memo internal rahasia yang berisi permintaan panglima tertinggi militer untuk "membasmi" semua pendemo anti kudeta di manapun mereka menemuinya.

"Kalian harus memusnahkan mereka," bunyi instruksi tertanggal 11 April, dikutip Senin (26/4/2021).

"Karena perusuh telah beralih dari demonstrasi damai ke tingkat konflik bersenjata ... Petugas di tiap level harus mengikuti instruksi dengan ketat,".

Perintah tersebut dilaporkan merupakan dukungan atas aksi fatal aparat di Bago, kota utara Yangon. Di mana tentara dan polisi menggempur barikade jalan dengan peluru tajam dan granat.

Dua hari kemudian, pada 14 April, memo lain dibagikan. Ini berisi perintah untuk mempersenjatai semua pasukan keamanan secara penuh.

"Kerusuhan dapat meluas ke wilayah kendali Anda," tulis memo itu mengutip protes yang sedang berlangsung di di sejumlah wilayah seperti Sagaing, Mandalay, Yangon dan Bago dan di Negara Bagian Mon.

Meski demikian, belum ada konfirmasi dari junta soal ini. Belum jelas juga, apakah pasca pertemuan KTT ASEAN akhir pekan lalu perintah ini masih berlaku atau tidak.

Sejak kudeta 1 Februari, para pemimpin junta Myanmar mendapat kecaman baik di dalam maupun luar negeri. Sejumlah sanksi juga diberikan termasuk di sektor ekonomi yang membuat pertumbuhan Myanmar diramal negatif di 2021.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Warga Desa Myanmar Naik Darah, Junta Diserbu sampai ke Hutan