Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan pembangunan ibu kota di Provinsi Kalimantan Timur akan tetap dimulai pada tahun ini.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, jika tidak ada aral melintang, peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Ibu Kota Negara akan dilakukan pada tahun ini. Namun, belum diketahui secara jelas waktunya.
"Kita bisa melakukan groundbreaking di 2021," ujarnya, Kamis (22/4/2021).
Fadjroel mengemukakan kepastian untuk groundbreaking pembangunan IKN didapatkan setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal pekan ini.
Pun Fadjroel meyakini, upacara Hut RI ke-79 pada 2024 di IKN baru bisa terwujud.
"Dan menurut rencana dari menteri PPN/Kepala Bappenas, 17 Agustus 2024 itu akan dilakukan upacara Hari Kemerdekaan di Ibu Kota baru," jelasnya.
Fadjroel sendiri telah memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah masa reses. Saat ini, parlemen memang memasuki reses hingga 7 Mei 2021.
"Untuk RUU IKN ini sudah ada upaya untuk menyerahkan kepada DPR, setelah DPR mengakhiri masa reses," kata Fadjroel.
Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah telah diminta oleh kalangan ekonom dan sejumlah anggota parlemen untuk menunda pembangunan Ibu Kota baru. Pemerintah diminta untuk fokus terlebih dahulu mengatasi pandemi Covid-19.
Padahal, pemindahan IKN sudah ditolak oleh beberapa ekonom, pakar, dan anggota DPR. Karena situasi bangsa ini masih dibayangi oleh krisis karena pandemi Covid-19.
Halaman Selanjutnya >> Ramai Penolakan Pembangunan Ibu Kota Baru
Pemerintah diminta oleh sejumlah ekonom dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bisa menyelesaikan terlebih dahulu pandemi Covid-19 dan menunda pemindahan ibu kota negara (IKN).
Ekonom Senior Emil Salim mengatakan pemindahan ibu kota negara diperkirakan tidak akan memberi hasil pemerataan dan penurunan ketimpangan ekonomi di tanah air. Karena, pembangunan ibu kota baru dimulai dari nol.
"Membangun ibu kota negara di tengah pulau belum ada jaminan meratakan pembangunan. Jadi, harus realistis," jelas Emil pada sebuah tayangan webinar, yang dikutip CNBC Indonesia, Rabu (21/4/2021).
Dana untuk pemindahan IKN yang diperkirakan mencapai Rp 466 triliun, menurut Emil akan lebih berdampak positif jika digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian tidak berjalan sama seperti sebelumnya. Sebab upaya penanganan pandemi telah membuat pembatasan kegiatan manusia dan digitalisasi berkembang pesat.
Oleh karena itu diperlukan pendidikan yang memadai sehingga kualitas SDM bisa berkembang. Pasalnya kualitas SDM Indonesia juga masih untuk industri 2.0 belum mencapai 4.0.
Bila pemerintah tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi maka Indonesia akan sulit untuk mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045.
"Untuk mengatasi pandemi dibutuhkan test, tracing, dan treatment, mohon pahami kondisi departemen kesehatan yang sedang kesulitan luar biasa."
"Perlu uang besar besaran dalam sektor pendidikan. Walaupun ada Covid perbaiki infrastruktur telekomunikasi, listrik dan infrastruktur lain. Kita menghadapi pukulan pendidikan pada saat yang strategis," kata Emil menegaskan.
Penolakan pemindahan IKN juga datang dari Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron.
Herman menjelaskan, belum ada pembicaraan yang jelas dan final antara pemerintah dan badan legislatif. Menurutnya, DPR sebenarnya juga masih melihat pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur terlalu jauh dan tidak rasional.
"Lebih mempertimbangkan logis atau tidak logis dan perlu atau tidak perlunya memindahkan ibu kota negara dengan berbagai pertimbangan. Memang pernah dibicarakan, tapi belum ada kelanjutannya," ujarnya.
Sementara itu, Pendiri Narasi Institute sekaligus Ekonom Senior, Fadhil Hasan khawatir terhadap peningkatan beban utang ke depan.
Pasalnya pemindahan ibu kota negara tetap membutuhkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, beban utang Indonesia saat ini sudah cukup besar dan terus meningkat.
"Diperkirakan (utang) akan berjumlah Rp10 ribu pada 2024, ini sudah cukup membebani perekonomian," tuturnya.
Di kala sumber daya terbatas dan negara dihadapkan pada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, membangun ibu kota baru sungguh bukan prioritas yang tepat dan langkah yang benar. Legacy yang ingin ditorehkan Jokowi akan berakhir sebagai misery bagi masyarakat.
