Kata Kemenkeu soal Rizal Ramli Sentil Sri Mulyani SPG IMF Cs
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
20 April 2021 06:51
Jakarta, CNBC Indonesia - Pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri 2021 IMF-WBG Spring Meetings.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani dikabarkan meminta kepada Bank Dunia dan IMF untuk mengawasi dan memberi bimbingan kepada dunia-dunia agar bisa mengatasi masalah utang dan mengurangi tekanan yang meningkat.
Hal itu yang kemudian disindir oleh Mantan Menko Maritim, Rizal Ramli melalui cuitannya.
"Dasar SPG Bank Dunia/IMF. Undang IMF lagi, Ekonomi Indonesia akan semakin hancur seperti 1998!," tulis Rizal Ramli melalui akun twitternya dikutip CNBC Indonesia, Selasa (20/4/2021).
Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Rahayu Puspasari menyanggah tudingan dari pernyataan Rizal Ramli tersebut.
"Jangan terjebak heboh membahas hal yang salah. Menkeu SMI tidak meminta IMF-World Bank menangani hutang Indonesia. Itu interpretasi dan kesimpulan yang keliru," jelas Rahayu dalam cuitan di akun twitternya.
Lebih lanjut, Rahayu menjelaskan, Sri Mulyani yang hadir dalam rangkaian 2021 IMF-WBG Spring Meetings tersebut berbicara dengan topik 'pembangunan internasional, pembiayaan, pemulihan ekonomi, vaksin, dan perubahan iklim'.
Sri Mulyani, lanjut Puspa mewakili negara konstituen South East Asian Voting Group (SEAVG) menyampaikan agar Bank Dunia dan IMF memberikan dukungan kepada negara-negara di dunia, khususnya negara-negara miskin (low income countries).
"Dukungan ini berupa meningkatkan akses terhadap vaksin, mengelola beban pembiayaan, serta menerapkan strategi pemulihan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif," jelas Puspa.
Indonesia sendiri, kata Puspa, berhasil menjaga defisit anggaran relatif rendah dan memiliki daya tahan yang baik, jika dibandingkan negara-negara lainnya. Padahal pada 2020 pandemi Covid-19 tidak pandang bulu menghantam ekonomi global termasuk negara-negara G20 dan ASEAN.
Dikarenakan negara-negara miskin menghadapi tantangan yang paling besar, kemudian negara-negara kreditur memberikan fasilitas penundaan pembayaran kewajiban utang dalam program Debt Service Suspension Initiative (DSSI) hingga akhir tahun 2021.
Dalam memenuhi kebutuhan mengatasi pandemi dan ekonomi yang tertekan, banyak negara menambah utangnya sehingga rasio utang terhadap GDP-nya meningkat sangat tajam.
"Dibanding negara-negara tersebut, Indonesia dapat menekan dan mengelola utangnya dengan baik," kata Puspa melanjutkan.
Pemerintah Indonesia sendiri, kata Puspa mengupayakan kemandirian pembiayaan dengan semakin memperbesar porsi Surat Berharga Negara Domestik. "Pendalaman pasar keuangan domestik akan terus dilakukan untuk mendukung kemandirian pembiayaan ini."
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Rizal Ramli vs Kemenkeu: Pengemis Utang sampai Blokir Twitter
Most Popular