Fantastis! Aset BLBI yang Diburu Jokowi Nyaris Rp 110 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah merevisi data utang perdata kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang akan dikejar pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengemukakan total keseluruhan utang perdata kasus BLBI yang dikejar pemerintah mencapai nyaris Rp 110 triliun.

"Saya baru saja memanggil Dirjen Kekayaan Negara dan Kejagung. Tadi menghitung hampir Rp 110 triliun. Jadi bukan Rp 108 triliun, tapi Rp 109 lebih. Tapi dari itu yang realistis yang ditagih berapa masih perlu kehati-hatian," kata Mahfud dalam video singkat, Senin (12/4/2021).

Baca: Tak Ada Ampun! Jokowi Bakal Buru Terus Aset BLBI Rp 108 T

Sebagai gambaran, kasus BLBI bermula dari kondisi kesulitan perbankan di Indonesia pada 1997. Saat itu likuiditas perbankan terganggu karena tekanan pelemahan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Kasus tersebut juga diikuti dengan pengambilan uang dari bank oleh masyarakat secara serentak. Dalam kondisi itu, pemerintah memutuskan memberikan bantuan likuiditas atau pinjaman kepada bank agar bisa memenuhi kebutuhan likuiditas.

Belakangan ditemukan ada penyimpangan, kelemahan sistem, serta kelalaian dalam mekanisme penyaluran dan penggunaan BLBI yang merugikan negara. Dari total BLBI yang dikucurkan Rp 144,5 triliun, terdapat potensi kerugian negara yang ditaksir oleh pemerintah hingga nyaris Rp 110 triliun.

Pemerintah sendiri telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI seiring dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) 6/2021.

Baca: Resmi! Jokowi Bentuk Satgas Penagih Aset BLBI Rp 108 T

Halaman Selanjutnya, >>> Susunan Satgas BLBI

Pages

Next