Jakarta, CNBC Indonesia - Pada akhir pekan kemarin, beredar informasi bahwa keuangan negara dalam keadaan darurat. Kabar tersebut diketahui dalam salinan Keputusan Presiden (Keppres).
Keputusan Presiden yang dimaksud tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Maret 2021, dan berlaku pada tanggal yang sama.
Melalalui Keppres tersebut, Jokowi menetapkan bahwa dana SBI (080264)-24 akan dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat saat kondisi keuangan negara dalam keadaan darurat.
Dalam instruksinya, Jokowi berharap seluruh bank terkait bisa bekerja sama dalam menjamin kelancaran pencairan dana SBI.
Sekretariat Negara lantas membantah terbitnya aturan tersebut. Pemerintah menegaskan tidak pernah mengeluarkan Keppres yang dimaksud dan informasi yang beredar adalah palsu alias hoax.
Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Eddy Cahyono Sugiarto dalam laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, dikutip Senin (5/3/2021).
"Dengan ini kami nyatakan bahwa berita/informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar. Sampai dengan saat ini pemerintah tidak pernah menerbitkan Keputusan Presiden mengenai penetapan kedaruratan keuangan negara," katanya.
Kabar burung yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak mempunyai uang bukanlah hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang kerap diisukan mengarah kepada kebangkrutan.
Pada 2019 misalnya, kala itu kas keuangan negara disebut kosong melompong. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung buru-buru membantah kabar tersebut.
"Jika bicara cash, dalam LKPP [laporan keuangan pemerintah pusat] pada 2018 itu ada Silpa [sisa lebih pagu anggaran] hingga Rp 175 triliun, bahkan di semester I-2019 masih ada Rp 34 triliun," kata Sri Mulyani.
"Kita punya cash dan ada masyarakat yang ingin dalam kondisi ketakutan," kata bendahara negara kala itu.
Satu tahun berselang, pemerintah kembali digosipkan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menghadapi pandemi Covid-19 maupun untuk menjalankan roda pemerintahan.
"Ada yang mengatakan jangan-jangan pemerintah sudah tidak punya uang karena DID tidak turun. Saya sampaikan, salah besar Bapak. Dana pemerintah pusat ada dan kami punya itu," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komite IV DPR.
"Jangan sampai ini sudah muncul rumor-rumor yang kadang sengaja tidak sengaja diperluas, disebarluaskan seolah olah pemerintah sudah bangkrut tidak punya duit. Enggak bisa bayar guru atau apa," jelasnya.
Tahun ini, gosip tak sedap kembali menghampiri. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa menegaskan kondisi keuangan negara dalam situasi aman dan tidak perlu dikhawatirkan.
"Setiap bulan sudah dijelaskan sama ibu Menteri Keuangan dalam APBN KiTa. Itulah inti dari kondisi ekonomi dan keuangan negara," kata Kunta kepada CNBC Indonesia, Senin (5/3/2021).
Dalam dokumen APBN KiTa edisi Maret 2021, terlihat bahwa penerimaan pajak sepanjang Januari hingga Februari mencapai Rp 144,9 triliun. Angka tersebut memang masih terkontraksi 5,62% dibandingkan periode sama tahun lalu,
Namun, pemerintah masih mendapatkan pemasukan ke dalam kas negara meskipun situasi belum pulih sepenuhnya. Apalagi, pemerintah juga tetap mengucurkan berbagai bantuan sosial.
Hingga 17 Maret lalu, pemerintah tela menggelontorkan anggaran Pemulihan Ekonomi Naisonal (PEN) sebesar Rp 76,59 triliun. Sebuah angka yang tidak sedikit, dan tidak menggambarkan sedikitpun pemerintah tidak memiliki uang.
"Program PEN 2021 tetap ditujukan untuk menjaga momentum pemulihan, belanja negara kita untuk PEN yang mencapai hampir Rp 700 triliun," katanya.
