Awas Civil War, DK PBB Diminta Turun Tangan di Myanmar

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Keamanan PBB diminta turun tangan soal krisis Myanmar. Ancaman perang saudara, karena turunnya kelompok etnis memerangi junta militer, dan korban sipil yang terus berjatuhan di tangan aparat membuat meningkatkan kekerasan di negara itu.

Dalam sesi rapat, utusan PBB untuk Myanmar memohon Dewan Keamanan (DK) untuk mengambil tindakan segera. Junta disebut tidak mampu mengurusi negara itu dan malah memperburuk keadaan.

Baca: Myanmar Emergency! Negeri Burma Terancam Perang Saudara

"Pertimbangkan semua alat yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan melakukan apa yang benar, apa yang layak diterima rakyat Myanmar dan mencegah bencana multi-dimensi di Asia," kata Christine Schraner Burgener ditulis Reuters, Kamis (1/4/2021).

Ia menambahkan bahwa pihaknya siap berdialog dengan junta. Namun melihat situasi yang diprediksi akan memburuk, Burgener mengatakan bahwa seperti hal itu menjadi sebuah keniscayaan semata.

"Jika kita menunggu hanya ketika mereka siap untuk berbicara, situasi di lapangan hanya akan memburuk. Pertumpahan darah akan segera terjadi."

Barbara Woodward, utusan PBB dari Inggris, yang meminta pertemuan itu, mengatakan kepada wartawan bahwa DK bersama-sama mengecam junta. Saat ini, DK membahas serangkaian tindakan yang dapat kami lakukan.

"Tindakan kekerasan oleh militer ini sama sekali tidak dapat diterima dan membutuhkan pesan yang kuat dari komunitas internasional," katanya.

"Dewan Keamanan harus memainkan perannya dalam tanggapan internasional."

Dewan sejauh ini telah mengeluarkan dua pernyataan yang menyatakan keprihatinan dan mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Tetapi hukuman lanjutan sepertinya akan ditentang China, Rusia, India dan Vietnam.

Eskalasi di Myanmar makin memanas. Tiga milisi etnis, Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA), Tentara Aliansi Demokratik Kebangsaan Myanmar dan Tentara Arakan, pada hari Rabu (31/3/2021) menyatakan akan bergabung dengan perjuangan para pengunjuk rasa.

Brigjen Tar Bhone Kyaw dari TNLA mengatakan bahwa ketiganya akan segera mengakhiri gencatan senjata dengan militer. Mereka mengecam keras junta karena banyaknya korban warga sipil anti kudeta.

"Jika mereka terus membunuh orang, kami tidak punya alasan untuk memperpanjang gencatan senjata sepihak dengan mereka," katanya.

Dua organisasi lain dari Persatuan Nasional Karen (KNU) dan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA), telah meningkatkan serangan terhadap militer dan polisi dalam beberapa hari terakhir. Serangan ini makin intens dilakukan setelah militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing itu meluncurkan serangan udara pada akhir pekan lalu.

Menurut Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), sudah 520 warga sipil tewas selama demo anti militer terjadi dua bulan ini. Junta telah menahan total 2.574 orang, politisi, aktivis, dan pendukung pro-demokrasi lainnya.

Baca: Jenderal Pentagon AS Telepon Prabowo, Ada Apa?

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Myanmar Emergency! Negeri Burma Terancam Perang Saudara