Ini Proyek Infrastruktur Mangkrak SBY yang Rampung Era Jokowi
Tirta Citradi, CNBC Indonesia
25 March 2021 12:23
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memang terkenal getol ingin meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Tidak hanya membangun infrastruktur yang baru, Jokowi juga tercatat melanjutkan proyek infrastruktur pendahulunya yang sempat mangkrak.
Pendahulu terdekat Jokowi adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebagai presiden ke-6 Indonesia, SBY juga punya hajat membangun infrastruktur. Namun pada eranya proyek-proyek tersebut ada yang belum selesai karena satu dan lain hal.
Jokowi menyebut banyaknya proyek yang mangkrak diakibatkan oleh kendala teknis seperti isu pembebasan lahan dan kurangnya political will. Setidaknya ada beberapa proyek yang belum rampung di era SBY yang dituntaskan oleh pria kelahiran Solo eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Proyek mangkrak pertama era SBY yang dilanjutkan oleh Jokowi adalah pembangunan ruas jalan tol Pemalang-Semarang. Proyek ini tertunda sejak 2006 silam. Proyek tol lain yang juga belum selesai di era SBY adalah ruas tol Cimanggis-Cibitung.
Kemudian ada proyek pembangunan Jembatan Merah Putih di Indonesia Timur yaitu Ambon yang tertunda sejak 2011. Proyek ini menelan biaya sebesar 772,9 miliar.
Selanjutnya ada proyek pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka yang dicanangkan SBY dan kemudian diresmikan di era Jokowi. Alasan proyek ini mangkrak adalah pengalihan aliran sungai yang terdapat di ujung landasan.
Pembangunan Bandara Kertajati harus menelan biaya mencapai Rp 10 triliun dan membutuhkan lahan seluas sekitar 1.800 hektar. Bandara Kertajati dirancang untuk mempunyai landasan pacu sepanjang 4.000 meter yang lebih panjang dari Bandara Soekarno-Hatta.
Lima tahun silam Jokowi juga menyoroti 34 proyek pembangunan pembangkit listrik di Tanah Air yang mangkrak saat membahas rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Dalam rapat, Jokowi menerima laporan adanya proyek mangkrak yang sudah mulai dibangun sejak 2008. Tahun tersebut bertepatan dengan terjadinya krisis keuangan global.
Kini ada beberapa proyek lain yang juga belum selesai di era SBY dan akan kembali dilanjutkan. Pertama adalah pembangunan wisma atlet Hambalang. Proyek yang menyedot anggaran sekitar Rp 2,5 triliun itu digadang-gadang bakal menjadi pusat pelatihan olahraga yang bertaraf internasional.
Namun selama pembangunannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya praktek korupsi yang dilakukan sejumlah pihak. KPK melihat adanya 'kongkalikong' antara sejumlah pihak sejak perencanaan pembangunan proyek ini.
Sejumlah nama pun terlibat dalam skandal korupsi Hambalang mulai dari eks Menpora Andi Mallarangeng, eks Direktur Operasional PT Adhi Karya (Persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor, hingga eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai Rp 706 miliar. Jumlah tersebut didapat dari hasil audit investigasi BPK pada periode 2012-2013 yang sudah dikukuhkan di pengadilan dalam beberapa kasus korupsi, yang melibatkan nama-nama petinggi pemerintahan kala itu.
Selain itu, BPK juga menemukan adanya pembayaran atas proyek Hambalang yang digelembungkan hingga Rp 514 miliar. Laporan ini, pun telah diserahkan kepada BPKP untuk ditindaklanjuti. Saat ini Jokowi tengah berencana untuk melanjutkan kembali proyek ini.
Terbaru ada proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang diresmikan Jokowi tiga hari lalu atau tepatnya pada Senin (22/3/2021).
Sumber air daerah ini memang sudah ada sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, saat pertama kali ditemukan Negeri Kincir Angin pada 1916 atau zaman kolonial. Pengelolaan pertama, kala itu dilakukan oleh Water Bedrij pada 1917
Namun, pemerintah mulai membangun SPAM Umbulan setelah 45 tahun sejak direncanakan yakni pada 1973. Namun, sejak saat itu pembangunan proyek tersebut tiba-tiba lenyap.
Kemudian pada saat kepemimpinan SBY, pemerintah kembali melanjutkan proyek ini sejak 2010 dan prakualifikasi satu tahun setelahnya yakni pada 2011. SPAM Umbulan merupakan proyek sistem penyediaan air pertama yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan masuk dalam proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas.
Meski demikian, kala itu proyek ini tidak mendapatkan minat lebih dari sektor swasta. Proyek SPAM Umbulan, akhirnya kembali dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Jokowi.
Proyek ini menelan memakan biaya hingga Rp 2,05 triliun yang digarap oleh PT Meda Adhya Tirta Umbulan yang merupakan konsorsium PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta Kontraktor.
Investasi proyek SPAM Umbulan bertujuan mengalirkan air curah dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 liter air per detik dengan jaringan sistem transmisi dari mata air Umbulan ke lima Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Provinsi Jawa Timur, yaitu masing-masing PDAM Surabaya (1.000 liter per detik), PDAM Kabupaten Pasuruan (410 liter per detik), PDAM Kota Pasuruan (110 liter per detik), PDAM Kota Sidoarjo (1.200 liter per detik), dan PDAM Kota Gresik (1.000 per detik).
Hal ini membuat SPAM Umbulan akan mengoperasikan jaringan pipa transmisi sepanjang 92.3 km melewati 16 titik pasokan.
Skema yang digunakan dalam proyek ini adalah Built Operate Transfer (BOT) dengan masa konsesi selama 25 tahun, meliputi pekerjaan desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, pembiayaan sarana pengelolaan dan jaringan transmisi.
Pages
Most Popular