BPH Migas Tinjau Digitalisasi SPBU Lampung: 85% Patuh

Donald Banjarnahor, CNBC Indonesia

05 March 2021 21:10

Foto: Kepala bph migas meninjau digitalisasi spbu di lampung. (Dok: bph migas)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa meninjau implementasi digitalisasi SPBU di wilayah Lampung, Palembang, dan sekitarnya.

Dari hasil tinjauan tersebut, Kepala BPH Migas mengapresiasi PT Pertamina (Persero) MOR II terkait kepatuhan SPBU dalam melaksanakan pencatatan nomor polisi untuk setiap pembelian Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) dengan persentase rata-rata sebesar 85%, khususnya wilayah Lampung dan Bengkulu.

Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa terlaksananya Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak. Menurutnya, hal ini akan dapat menjadi contoh untuk MOR lain, karena rata rata pencatatannya jauh di atas nasional, sebesar 38%.

"Kami mengapresiasi MOR II atas kepatuhannya dalam pencatatan nopol. Kami sangat berharap MOR lain dapat mencontoh MOR II ini atas pencapaiannya dalam mencatat nomor kendaraan pada setiap SPBU," tutur Ifan, sapaan Fanshurullah, seperti dikutip dari keterangan resmi BPH Migas, Jumat (05/03/2021).

Kepala BPH Migas juga menyatakan, terkait JBKP di luar jawa, Madura, dan Bali (Jamali), sudah diperhitungkan biaya kompensasi JBKP-nya yang digantikan oleh pemerintah untuk PT Pertamina (Persero) yang bersumber dari APBN.

BPH Migas yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM, menurutnya mengharapkan program digitalisasi SPBU yang dikembangkan Pertamina mampu meningkatkan akuntabilitas penyaluran JBT dan JBKP.

"Sehingga data dan informasi yang diproduksi melalui program ini dapat digunakan sebagai perangkat pengawasan yang akurat oleh BPH Migas," imbuhnya.