Kata Mahfud, Kebakaran Hutan & Lahan Turun Tajam 81% di 2020

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan, sepanjang 2020 bencana akibat kebakaran hutan dan lahan turun 81% menjadi 264 ribu hektare, dari sebelumnya 1,65 juta hektare.

Kendati demikian, dia mengingatkan kalau karhutla masih menjadi salah satu bencana yang setiap tahun dihadapi oleh Indonesia dan mendapatkan protes dari negara tetangga.

"Kebakaran hutan sudah terjadi sejak dulu dan berulang kali terjadi di Indonesia. Pada Januari 2021 sudah terjadi 173 peristiwa karhutla, di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua," kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, pada Jumat (05/03/2021).

Selain pencegahan, menurut dia, harus ada upaya hukum tindak pidana karhutla sekaligus pembayaran ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan.

Penegakan hukum, lanjut Mahfud, penting karena Indonesia seringkali dikritik dan dinilai tidak mampu mengatasi masalah kebakaran hutan. Namun, dia mengatakan , dengan upaya yang dilakukan pemerintah, sejak 2016 hingga kini tidak ada lagi isu nasional tentang kebakaran hutan.

Baca: Perpres Miras Dicabut, Mahfud: Pemerintah tak Alergi Kritik!

"Dalam pertemuan internasional, Indonesia selalu dikritik asapnya kita dinilai tidak mampu menghadapinya sampai 2015. Sesudah reformasi 17 tahun masih diributkan soal karhutla. Sampai Singapura mengeluarkan UU tentang polusi asap lintas negara," katanya.

Saat ini, penanganan bencana kebakaran hutan diatur dalam Inpres 3/2020, tentang pencegahan karhutla. Sekecil apapun, harus segera diselesaikan sebelum meluas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah water bomb helikopter, sehingga mencegah percikan yang sudah tumbuh dan menanggulangi yang besar.

"Presiden minta lakukan pencegahan sedini mungkin. Secara teknis water bomb helikopter hampir semua didatangkan dari luar, dari Rusia, Amerika Serikat, Australia, kalau sedang tidak musim kebakaran hutan, mereka keluar dari Indonesia dan parkir di tempat lain, sehingga prosedurnya tidak bisa cepat ketika ada kebakaran," kata Mahfud.

Sebagai bentuk pencegahan, pihaknya juga sedang mempertimbangkan untuk mengubah mekanisme tempat parkir dari helikopter water bombing tersebut untuk mempercepat mobilisasi ketika dibutuhkan.

"Saya berkoordinasi dengan Pak Doni (Kepala BNPB) untuk membuat kebijakan soal pemarkiran ini," ujarnya.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mahfud MD, Dana Otsus Papua & Modus Judi di Singapura