Soal Tahanan KPK Divaksinasi Duluan, Satgas Komentar Begini

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan sebanyak 39 orang tahanan dari total 61 orang tahanan telah divaksinasi Covid-19 per Senin (22/4/2021). Demikian disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (24/2/2021). Adapun untuk 22 tahanan lain, vaksinasi Covid-19 ditunda karena alasan kesehatan. Ali tidak memerinci siapa saja yang telah dan belum divaksinasi.

Menanggapi vaksinasi yang dilakukan pada lingkungan KPK, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan priortas vaksinasi yang dilakukan pemerintah telah melalui berbagai aspek yang presisi dan menjunjung keadilan. Wiku mengatakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di KPK diberikan kepada orang-orang yang bertugas dan berada di lingkungan KPK.

"Penetapan ini melalui pertimbangan berbasis data, bahwa ada 100 lebih kasus positif di lingkungan KPK. Kami imbau penerima prioritas vaksinasi melakukan dengan tanggung jawab sesuai dengan aspek medis dan yang lainnya," kata Wiku pada Kamis (25/02/2021).

Dikutip dari detik.com, berdasarkan foto yang dibagikan oleh KPK, ada foto eks Menteri Sosial Juliari Batubara, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hingga mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Baca: Heboh! Tahanan Juliari Hingga Edhy Dapat Vaksin Covid Duluan

Seperti diketahui, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di lingkungan KPK dilakukan sejak 18 Februari lalu. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di KPK berlangsung lima hari dimulai pukul 09.00 hingga pukul 17.00 WIB. Pemberian vaksin Covid-19 di KPK dilakukan terhadap semua insan KPK, tahanan, para jurnalis, dan pihak eksternal lain yang berada di lingkungan KPK.

Wiku menambahkan selain kelompok lanjut usia, saat ini juga dilakukan vaksinasi pada tenaga pendidik serta pengajar. Dia menegaskan, meskipun ada kelompok yang menjadi prioritas vaksin Covid-19, pemerintah menjamin vaksin bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat memenuhi syarat dalam priortas vaksinasi pemerintah. Semua itu dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti kondisi lingkungan pekerjaan, kesehatan, intensitas aktvitas dan mobilitas dan situasi Covid-19 di daerah masing-masing.

"Pertimbangan prioritas daerah 70% difokuskan di 7 provinsi Jawa dan Bali, 30% di luar Jawa dan Bali. Pertimbangannya situasi Covid-19 daerah, kesiapan sarana dan prasarana terutama penyimpanan vaksin dan penyelesaian target vaksinasi tahapan sebelumnya," kata Wiku.

Berita selengkapnya >>> Klik di sini

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mensos Diciduk KPK, Bagaimana Nasib Program Bansos Covid-19?