Didukung Buruh, Relaksasi PPnBM Airlangga Cegah PHK Massal

Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
19 February 2021 16:25
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto  dalam acara Mandiri Investment Forum (Tangkapan Layar Youtube Bank Mandiri)
Foto: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Mandiri Investment Forum (Tangkapan Layar Youtube Bank Mandiri)

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan mengenai penurunan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru. Relaksasi diberikan dengan syarat tertentu mulai Maret hingga November 2021 mendatang.

Selain diharapkan dapat mendongkrak penjualan kendaraan baru, relaksasi ini juga diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari sektor otomotif yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Iswan Abdullah mengatakan kebijakan tersebut tepat dilakukan untuk mendongkrak perekonomian dan mencegah lebih banyak gelombang PHK. Relaksasi PPnBM akan meningkatkan penjualan dan serapan pasar akan kendaraan baru, yang otomatis akan meningkatkan ongkos kerja serta kebutuhan SDM.

"Ketika ada lonjakan penjualan, maka sama saja mencegah PHK atau mengurangi PHK akibat ekonomi yang stagnan. Karena ketika itu meningkat kan ada ongkos kerja, yang berarti butuh SDM yang lebih banyak lagi," ujarnya saat dihubungi CNBC Indonesia, Jumat (19/02/2021).

Selain itu relaksasi ini bukan hanya berdampak pada industri otomotif sendiri, melainkan juga secara makro ekonomi akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Dengan begitu bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi karena kesejahteraan meningkat.

"Multiplier effectnya banyak, konsumsi rumah tangga meningkat dan mencegah terjadinya PHK karena bergerak lagi sektor otomotif dan ada pencegahan PHK atau paling tidak mengurangi," ujarnya.

Dia mengusulkan kebijakan tersebut harus dilengkapi dengan kebijakan lainnya yang bisa meningkatkan penjualan secara masif dengan insentif baru seperti kredit pembiayaan kendaraan bermotor di tingkat konsumen. Saat ini rate kredit kepemilikan kendaraan menurutnya masih tinggi di tingkat multifinance.

"Kalau pemerintah bisa menurunkan kredit kepemilikan 6-7% akan terjadi lonjakan permintaan. Sekarang masih tinggi ratenya di perusahaan pembiayaan kredit pembiayaan masih tinggi harus memastikan dalam kondisi seperti ini bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi impactnya bukan hanya PHK tetapi juga mencegah PHK dan justru menciptakan penyerapan tenaga kerja," kata Iswan.

Rencana pemberlakuan kebijakan ini khusus untuk tipe mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc yang dirakit di Indonesia atau completely knock down (CKD), serta komponen lokal di bawah 70%, maka akan banyak mobil yang terkena relaksasi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidanng Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dengan skenario relaksasi PPnBM dilakukan secara bertahap, maka diperhitungkan dapat terjadi peningkatan produksi yang akan mencapai 81.752 unit. Adanya

relaksasi ini, estimasi terhadap penambahan output industri otomotif akan dapat menyumbangkan pemasukan negara sebesar Rp1,4 triliun.

"Kebijakan tersebut juga akan berpengaruh pada pendapatan negara yang diproyeksi terjadi surplus penerimaan sebesar Rp1,62 triliun," ungkap Menko Airlangga.

Pulihnya produksi dan penjualan industri otomotif akan membawa dampak yang luas bagi sektor industri lainnya. Airlangga menambahkan, dalam menjalankan bisnisnya, industri otomotif dinilai memiliki keterkaitan dengan industri lainnya (industri pendukung), di mana industri bahan baku berkontribusi sekitar 59% dalam industri otomotif.

"Industri pendukung otomotif sendiri menyumbang lebih dari 1,5 juta orang dan kontribusi PDB sebesar Rp700 triliun," ujar Airlangga.

Industri otomotif juga merupakan industri padat karya, saat ini, lebih dari 1,5 juta orang bekerja di industri otomotif yang terdiri dari lima sektor, yaitu pelaku industri tier II dan tier III (terdiri dari 1000 perusahaan dengan 210.000 pekerja), pelaku industri tier I (terdiri dari 550 perusahaan dengan 220.000 pekerja), perakitan (22 perusahaan dan dengan 75.000 pekerja), dealer dan bengkel resmi (14.000 perusahaan dengan 400.000 pekerja), serta dealer dan bengkel tidak resmi (42.000 perusahaan dengan 595.000 pekerja).


(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sah! CPO Juga Dilarang Ekspor Per 28 April 2022

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular