Luhut dan Kang Emil Garap Jalur Tengah Selatan Jabar 321 KM

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai membahas pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat dan permohonan realisasi janji Presiden terkait pembangunan infrastruktur di Kota Bogor.

Hal ini dibahas bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan lima pembangunan, antara lain pengembangan kawasan Cirebon, Patimban dan Kertajati. Wilayah ini nantinya akan menjadi kawasan metropolitan Rebana seluas 43.913 hektar.

Pembangunan kawasan ini juga menjadi upaya pencegahan terjadinya penyebaran industri yang tidak terkendali seperti yang terjadi di Bodebek-Karpur (Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwakarta). Rebana akan menjadi pusat kegiatan karena memiliki investasi yang besar.

Usulan kedua yaitu pengembangan Jabar Selatan. Dengan jumlah penduduk 3.771.154 dan luas wilayah 10.059 kilometer persegi (28,36% dari total luas wilayah Jabar), akan dibangun segmen Jalur Tengah Selatan (JTS). Meliputi daerah Bagbagan, Kiaradua, Lengkong, Sagaranten, Tanggeung, Ciwidey, Pangalengan, Cikajang, Bantar Kalong, dan Kerta Rahayu. Pembangunan jalan ini dibangun sekitar 321,26 kilo meter (km).

"Jabar Selatan ini memang perlu lebih banyak intervensi pemerintah. Jalan ini bagus sekali untuk tahap awal," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, dalam keterangan resmi, Selasa (16/2/2021).

"JTS menjadi sangat kritis menurut saya karena bergerak di enam sektor krusial, yaitu transportasi, pengairan dan irigasi, air minum dan sanitasi, pariwisata dan ekonomi, penanganan bencana serta kelautan dan perikanan," kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam forum itu.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Jabar Selatan perlu menjadi perhatian agar wilayah tersebut memperoleh keadilan infrastruktur dan tidak tertinggal secara akses dan fasilitas dibandingkan wilayah lain di provinsi ini.

"Apalagi Jabar Selatan memiliki potensi pariwisata yang tinggi," imbuhnya.

Usulan ketiga adalah pengembangan kawasan perkotaan Cekungan Bandung. Pengembangan dilakukan mulai dari pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kertasari, penanganan sampah tuntas kawasan pengintegrasian sistem angkutan umum masal perkotaan, pembangunan kawasan metropolitan Bandung Raya, reaktivasi rel kereta api Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati, serta penyediaan Bandung Raya Bus Rapid Transit (BRT).

Keempat, yakni pengembangan wilayah Bodebekpunjur-Karpur (Bogor-Depok-Bekasi-Puncak-Cianjur-Karawang-Purwakarta).

Kelima, pembangunan infrastruktur Kota Bogor. Di titik ini akan dilakukan pemulihan DAS Cilamaya, pemulihan DAS Kali Bekasi, Waduk Cibeet, Waduk Cijurey serta relokasi longsor Sukajaya. Diusulkan pula untuk penyediaan sarana transportasi di Kota Bogor.

Menteri Dalam Negeri Tiko Karnavian meminta ada perhatian khusus untuk penanggulangan banjir di daerah ini. Sebelumnya juga telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama dan aksi penanggulangan banjir/longsor di Kawasan Jabodetabek-Punjur tahun 2020-2024, yang sudah ditandatangani enam menteri, tiga gubernur, empat bupati dan lima wali kota.

"Diperlukan adanya integrasi hulu tengah dan hilir yang melibatkan semua pihak," katanya.

Selain permasalahan banjir, isu Bodetabek-Punjur juga menyangkut ketersediaan air baku, sanitasi, persampahan, permasalahan pesisir, pulau reklamasi, serta kemacetan.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengusulkan agar dalam menjalankan percepatan pembangunan infrastruktur di Jabar dapat diiringi dalam pembentukan Peraturan Presiden (Perpres), tentang percepatan pembangunan kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati. Supaya bisa mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Barat.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Luhut Buka Rahasia Siapa di Balik Ide Omnibus Law Jokowi