Raja Salman 'Tembak' Dubai, Arab Buat Aturan Baru Bisnis 2024

Jakarta, CNBC Indonesia - Arab Saudi mengumumkan bahwa Kerajaan akan berhenti berbisnis dengan perusahaan internasional manapun, yang kantor pusat regional Timur Tengah-nya tidak berada di dalam wilayah kerajaan Al Saud. Ini akan berlaku mulai 2024.

Melansir kantor berita resmi Arab Saudi, SPA, kontrak akan dihentikan bagi perusahaan yang berbisnis dengan pemerintah. Tapi, hal ini masih akan dikesampingkan bila menyangkut swasta.

Baca: Jreng! Biden Telepon Raja Salman, Ada Apa?

"Kerajaan Arab Saudi bermaksud untuk menghentikan kontrak dengan perusahaan dan lembaga komersial dengan kantor pusat regional yang tidak berlokasi di Kerajaan," tulis kantor berita itu dikutip Rabu (17/2/2021).

"Penghentian akan mencakup lembaga, instansi, dan dana milik pemerintah dan akan berlaku efektif 1 Januari 2024."

Ini diyakini merupakan bagian dari kampanye Visi 2030 dan diversifikasi ekonomi pemimpin de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS). Ia diitunjuk sebagai penerus Raja Salman sejak 2017.

Baca: Benda Gratifikasi Jokowi Rp8,7 M dari Raja Salman Dimuseumkan

"Keputusan ini akan tercermin secara positif dalam bentuk penciptaan ribuan pekerjaan bagi warga negara, mentransfer keahlian, dan melokalkan pengetahuan, dan itu juga akan berkontribusi untuk mengembangkan konten lokal dan menarik lebih banyak investasi ke Kerajaan," cuit Menteri Investasi Arab Saudi Khalid Al-Falih. 

Sementara itu, para analis Timur Tengah menilai langkah tersebut menargetkan migrasi investasi dari Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), yang selama ini menjadi pusat kantor regional perusahaan internasional di kawasan itu.

"Saudi mencoba menarik perusahaan keluar dari Dubai, saya perkirakan, dan di tempat lain," kata Ryan Bohl, seorang analis Timur Tengah di perusahaan konsultan risiko Stratfor, kepada CNBC International.

Hal senada juga dikatakan seorang pemodal yang berbasis di UEA, yang berbicara secara anonim karena memiliki operasi bisnis di Arab Saudi. Ia menggambarkan langkah tersebut "dengan jelas menargetkan UEA" dan "tusukan di wajah" ke Dubai.

"Ini keputusan yang buruk," tambah pemodal, seorang pemain lama di wilayah tersebut. "Ini anti pasar umum, anti persaingan, dan pada dasarnya penindasan perusahaan."

Sejauh ini pejabat UEA masih tak berkomentar. Namun mantan kepala keuangan Dubai, Nasser Al-Shaikh, mengkritik keras aturan tersebut.

"Keputusan itu bertentangan dengan prinsip pasar Teluk yang bersatu," tulis Al-Shaikh Senin di akun Twitternya.

"Daya tarik paksa tidak berkelanjutan dan yang paling efektif adalah memperbaiki lingkungan," katanya, dengan alasan bahwa sebagai pasar terbesar di kawasan ini sudah mengalami perkembangan besar, langkah Arab Saudi tidak diperlukan.

Arab Saudi baru-baru ini telah menarik gelombang investasi baru dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini diperkirakan ditujukan untuk mendiversifikasi pendapatan kerajaan dari migas.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Raja Salman Ungkap Prioritas untuk Kawasan Teluk, Apa Saja?