Waduh! Inggris Terancam Dipenuhi "Zombie" karena Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Inggris tengah getol berupaya menyelamatkan usaha kecil di negeri itu. Perbankan didorong memberi pinjaman ke sektor mikro.

Namun upaya ini justru mendapat banyak kritik. Pemerintahan Boris Johnson dinilai mengambil langkah penuh risiko yang bisa melegitimasi perusahaan 'zombie' berdiri.

Baca: Pengumuman! WHO Sebut Corona Mungkin dari Frozen Food

Pasalnya pemerintah membiarkan bank memberi pinjaman higga 45 miliar pound (sekitar Rp 870 triliun). Apalagi skema pinjaman dijamin negara 100% selama pandemi.

Menurut Resolution Foundation, lembaga think tank independen, struktur pinjaman 'Skema Boiunce Back' itu memang akan berguna.

Baca: Gokil! Kucing & Anjing Tes Covid Juga di Negara Ini

Tapi meminjamkan uang ke usaha kecil hingga 50.000 pound (Rp 965 juta), memberi bank 'insentif' untuk mempertahankan perusahaan-perusahaan dengan prospek jangka panjang yang lemah.

"Ini bisa memperlambat resolusi yang efisien dari perusahaan-perusahaan ini, dan bisa berimplikasi pada makroekonomi," kata lembaga think tank tersebut pada Rabu (10/2/2021), dikutip dari Reuters.

"Membiarkan perusahaan yang tidak dapat bertahan dalam jangka panjang untuk terus beroperasi dapat menghambat realokasi modal dan tenaga kerja dari perusahaan yang kurang produktif ke perusahaan yang lebih produktif."

Resolution Foundation mengatakan sebagian besar dukungan yang diberikan oleh pemerintah kepada bisnis dan pekerja akan dibutuhkan lebih banyak ketika Menteri Keuangan Rishi Sunak menetapkan anggaran 2020/21 pada 3 Maret mendatang.

Sunak awalnya menentang jaminan negara 100% untuk pinjaman berbunga rendah untuk usaha kecil, tetapi mengubah pendekatannya pada April setelah perusahaan berjuang dengan pemeriksaan kredit untuk mendapatkan keuangan darurat dari bank.

Minggu lalu Sunak mengatakan bisnis dapat menyebarkan pembayaran pinjaman selama 10 tahun, bukan enam, dan menunda pembayaran awal hingga enam bulan lagi.

Resolution Foundation juga mengatakan Sunak harus meminta bank untuk mengambil 20% dari risiko pinjaman dengan imbalan pembayaran dari pemerintah. Ini menjadi cara untuk mencegah pemberi pinjaman mendukung perusahaan yang tidak pernah mau membayar kembali pinjaman mereka.

Kantor Tanggung Jawab Anggaran Inggris memperkirakan pada November 2020 bahwa default pada program akan merugikan pemerintah sebesar 27 miliar pound (Rp 522 triliun).

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Minta Naik Gaji! Warga Inggris Berencana Mogok Kerja Lagi