Mengintip 'Setoran' RI di Bank Dunia Hingga IMF

Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
08 February 2021 17:38
Menkeu saat peluncuran Bank Syariah Indonesia
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Peresmian PT Bank Syariah Indonesia Tbk., Istana Negara, 1 Februari 2021. (Tangkapan Layar Youtube Bank Syariah Indonesia)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia memiliki saham di berbagai Lembaga Keuangan Internasional. Di antaranya adalah Bank Dunia hingga Dana Moneter Internasional (IMF).

Hal tersebut dikemukakan Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja bersama Komisi XI, DPR RI tentang hasil pendalaman pembiayaan investasi PMN tahun 2021 secara virtual.

Menurutnya, investasi permanen pemerintah selama 2010-2019 mencapai Rp 2.397,25 triliun. Ini terdiri dari penanaman modal di berbagai entitas BUMN hingga Lembaga Keuangan Internasional.

"Sebab Indonesia punya saham di ADB, AIIB dan WB dan kemudian berbagai lembaga kaya di IMF," ujarnya, Senin (8/2/2021).

Meski demikian, eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak merinci berapa besaran saham pemerintah di masing-masing lembaga keuangan tersebut.

Khusus di IMF, saat ini sahamnya sudah tidak lagi dimiliki oleh pemerintah. Pasalnya, dana tersebut telah dialihkan ke Bank Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) 97/2015.

"Sejak di tahun 2015 itu kepemilikan pemerintah saham di IMF di pegang BI," kata dia.

Pengalihan pencatatan IMF membuat investasi permanen pemerintah ke Lembaga Keuangan Internasional ini tercatat Rp 22,6 triliun di 2019 dari sebelumnya Rp 34,63 triliun di 2010.

Adapun pengalihan pencatatan IMF kepada BI sebesar Rp 37,4 triliun. Kemudian ada juga selisih kurs Rp 9,88 triliun serta Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 15,49 triliun.

HALAMAN SELANJUTNYA >>>> BESARAN SUNTIKAN MODAL PEMERINTAH KE BUMN

Sementara di sisi lain, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, investasi permanen pemerintah selama 2010-2019 mencapai Rp 2.397,25 triliun. Ini diberikan kepada berbagai entitas BUMN hingga Lembaga Keuangan Internasional (LKI) selama satu dekade.

Ia menjelaskan, investasi permanen terbesar ada di BUMN milik negara. Di mana pada BUMN tercatat sebesar Rp 2.347,04 triliun, badan usaha lainnya Rp 27,56 triliun dan LKI Rp 22,6 triliun selama satu dekade.

Posisi investasi permanen di BUMN meningkat pesat dari tahun 2010 yang hanya Rp 523,29 triliun.

"Itu terbesar di BUMN baik BUMN ada di bawah kewenangan Kementerian BUMN maupun di bawah kewenangan Kementerian Keuangan," ujarnya

Adapun investasi permanen pada BUMN ini tidak hanya berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang tercatat di APBN, tetapi juga dari akumulasi laba dan revaluasi aset.

Melalui PMN sebesar Rp 170,27 triliun, laba yang diperoleh BUMN dan tidak dibagikan sebesar Rp 1.215,9 triliun, revaluasi aset Rp 813,72 triliun dan dividen yang dibagikan ke pemerintah Rp 376,14 triliun.

"Jadi dalam hal ini, 10 tahun terakhir, kita telah menerima sisi dividen sebanyak Rp 376 triliun dan lakukan PMN Rp 170,27 triliun, sedangkan laba ditahan sebabkan BUMN jadi lebih besar Rp 1.215 triliun," jelasnya.

Sedangkan untuk badan usaha lainnya yang tercatat Rp 27,56 triliun, meningkat dari Rp 3,97 triliun di tahun 2010 lalu. Ini berasal dari PMN Rp 16,2 triliun, laba Rp 9,05 triliun dan dividen Rp 1,66 triliun.

Selanjutnya, di LKI sebesar Rp 22,6 triliun terdiri dari PMN Rp 15,49 triliun dan selisih kurs Rp 9,86 triliun.

"Selisih kurs jika semakin menguat nilainya jadi lebih kecil kalau melemah nilainya jadi besar Rp 9,88 triliun," tegasnya.


(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Seperti IMF & WB, Sri Mulyani Was-was Dengan Situasi Dunia

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular