Anies Tak Lockdown Akhir Pekan, Ini Pesan dari Pengusaha DKI!

News - Ferry Sandi, CNBC Indonesia
05 February 2021 21:08
Suasana Gedung Kementrian di Kawasan Jakarta, Rabu 7/8. Pemindahan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Jakarta ke salah satu lokasi di Kalimantan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, mencapai Rp 466 triliun. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Salah satu komponen utama pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
Potensinya sangat kasar. Pemetaan potensi aset di Medan Merdeka, Kuningan, Sudirman, dan Thamrin perkiraan Rp 150 triliun. Ini bisa menambal kebutuhan APBN. Tadinya dari APBN butuh Rp 93 triliun. Artinya dengan Rp 150 triliun bisa menutup untuk bangun istana, pangkalan TNI, dan kebutuhan rumah dinas. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tak akan memberlakukan lockdown akhir pekan yang sempat jadi wacana liar belakangan ini. Kalangan pengusaha sejak awal memang sudah menolak keras soal wacana lockdown akhir pekan ini, yang akhirnya tak berlaku.

Kalangan pengusaha di DK Jakarta sudah melakukan pertemuan pada hari Kamis, 4 Februari 2021, dipimpin oleh Sutrisno Iwantono selaku Ketua BPD PHRI DKI Jakarta.

BPD PHRI DKI Jakarta berpendapat bahwa dengan berjalannya PPKM Jawa Bali, bahwa Lockdown Akhir Pekan dianggap mendadak dan akan semakin memberatkan pelaku usaha khususnya Hotel dan Restoran di Jakarta.


Ia bilang bila sampai ada lockdown di akhir pekan maka hotel dan resto akan berada di dalam situasi yang semakin terpuruk. PHRI Pusat melakukan survey di bulan September 2020 terhadap 9.000 lebih restoran di seluruh Indonesia, dengan 4.469 responden.

Ditemukan sekitar 1.033 restoran yang tutup permanen. Sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang, bisa diperkirakan sekitar 125 - 150 restoran yang tutup per bulan. Jika Opsi ini berjalan, bisa dipastikan penutupan restoran secara permanen akan mencapai sekitar 750.

"Penutupan usaha bisnis secara permanen berarti tingkat pengangguran pun bertambah," kata Sutrisno, Jumat (5/2).

BPD PHRI DKI Jakarta menyampaikan keberatan dan masukan:

1. Restoran yang sudah menerapkan Protokol Kesehatan untuk diberikan pengecualian untuk buka sampai pukul 21:00 dengan kapasitas duduk makan menjadi 50%.

2. Pemda DKI Jakarta dengan berbagai pihak terkait untuk melakukan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus dan mendisiplinkan masyarakat, terutama pada klaster utama penularan, ditingkat RT/RW kelurahan dan kecamatan

3. Memperbanyak fasilitas umum cuci tangan, penyediaan masker dan jika mungkin adalah face shield di tengah masyarakat terutama di klaster utama penular. Khusus untuk pusat perbelanaan dapat disediakan GeNose biaya dari pemerintah.

4. Tidak membuat kebijakan sama rata untuk semua, yang akan memperburuk situasi ekonomi. Mohon dipertimbangkan kelonggaran bagi Pelaku Usaha yang sudah dengan sangat ketat menjalankan protokol kesehatan

5. Mohon ada skema bantuan akibat yang dialami oleh Hotel dan Restoran karena pengetatan, kerugian dalam hal sebagai berikut:

  • Pajak Hotel dan Restoran (Pb1) agar tidak disetorkan ke Pemda DKI Jakarta tetapi digunakan untuk menolong pelaku usaha;
  • Pembebasan PBB untuk hotel dan restoran yang independent;
  • Pembebasan pajak reklame hotel dan restoran;
  • Pengurangan pembayaran biaya listrik dan air.

BPD PHRI DKI Jakarta tetap mengingatkan para Pelaku Usaha untuk tetap optimis dan semangat dalam menjalani situasi yang tidak terelakkan ini. Tetap berupaya keras dan berjuang untuk dapat keluar dari situasi yang sangat buruk ini. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengungkapkan tidak ada rencana lockdown diterapkan di akhir pekan di seluruh DKI Jakarta.

"Jakarta tidak merencanakan lockdown di akhir pekan. Berita kebijakan lockdown adalah wacana yang berkembang di dunia maya dan media," kata Anies dalam keterangan pers yang disiarkan Youtube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Anies menekankan, DKI sama sekali tidak ada pertimbangan untuk memberlakukan rencana tersebut. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) masih akan tetap dijalankan.

"Kami tak mempertimbangkan atau menetapkan lockdown di akhir pekan. Itu tidak benar. Kami masih menjalankan PSBB seperti arahan pemerintah yang mengambil kebijakan PPKM yang akan diperpanjang."


[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading