Makin Panas! Biden Bakal 'Hadiahkan' Myanmar Sanksi

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberi peringatan kembali soal kudeta Myanmar. Ia meminta agar militer segera mundur.

AS juga tengah menyiapkan langkah baru untuk 'menghukum' upaya pengambilalihan kepemimpinan di negeri Pagoda Emas. Sebelumnya pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint serta sejumlah petinggi partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditahan sejak 1 Februari 2021.

"Tidak ada keraguan bahwa kekuatan demokrasi seharusnya tidak mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilu yang kredibel," kata Biden, dikutip dari Reuters dikutip, Jumat (5/2/2021).

Penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan juga mengungkapkan ancaman yang sama. Sanksi akan menargetkan individu dan entitas yang dikendalikan militer.

Tetapi tidak jelas seberapa efektif langkah tersebut. Sebab para jenderal yang merebut kekuasaan memiliki sedikit kepentingan luar negeri yang dapat terkena sanksi finansial AS.

Namun militer Myanmar memang memiliki kepentingan yang luas dalam ekonomi. Tentara bisa "membayar" harga jika perusahaan asing yang telah berinvestasi di negara itu selama dekade terakhir memutuskan untuk mundur.

Sementara itu, parlemen AS juga akan menginisiasi sanksi ke Myanmar. Kemungkinan draf sanksi diperkenalkan ke Kongres 11 Februari nanti.

Sebelumnya, raksasa minuman Jepang Kirin Holdings mengakhiri aliansinya dengan konglomerat Myanmar yang merupakan anggota militer. Kirin mengatakan kudeta tersebut telah "mengguncang fondasi kemitraan".

Lembaga keuangan global juga sedang meninjau posisi mereka. Dana Moneter Internasional juga akan me-review bantuan dana hingga US$ 350 juta ke Myanmar guna membantu memerangi pandemi virus corona (Covid-19).

Dewan Keamanan PBB Buka Suara

Sementara itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan pemimpin lain yang ditahan oleh militer. Namun nada lembaga tersebut sedikit melunak karena tak menyebut adanya "kudeta" dalam pernyataan yang dibuat.

"(Kami) menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan supremasi hukum," kata Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang.

Sikap PBB itu diyakini terkait kebutuhan dukungan dari China dan Rusia, yang dianggap bersikap melindungi Myanmar. China memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Myanmar dan hubungan dengan militer.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Biden 'Turun Gunung', Ancam Myanmar Sanksi Kudeta Suu Kyi