Bos Pabrik Tekstil Tak Soal Rogoh Duit Buat Vaksin Karyawan

News - Ferry Sandi, CNBC Indonesia
03 February 2021 15:22
Pedagang beraktivitas di salah satu gerai kain di Pasar Mayestik, Jakarta, Rabu (11/11/2020). Pasar dalam negeri kembali dibanjiri oleh produk impor baik dalam bentuk kain maupun pakaian jadi di tengah lesunya industri domestik. Sengkarut industri tekstil terkait masalah impor masih belum berkesudahan. Saat ini ada tarik-tarikan kepentingan antara pelaku usaha industri soal mekanisme impor bahan baku yang efeknya bisa berbeda dari masing-masing industri hulu dan hilir. mengutip berita CNBC Indonesia pada 10 November, Kementerian Perdagangan dikabarkan bakal merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengenai aturan main importasi tekstil. Hal ini tidak lepas dari dorongan industri dalam negeri yang meminta adanya perubahan regulasi dari aturan-aturan yang lama. Maklum, beberapa revisi Permendag yang mengatur impor sejak tahun 2015 dinilai selalu pro barang impor. Pantauan CNBC Indonesia salah satu pemilik toko mengatakan bahwa bahan yang ia beli Grosiran di Bandung, Tasik dan sekitarnya. Namun tidak diketahui dari Mama bahan dasar tekstil itu berasal. Kalangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) termasuk di sektor hulu seperti benang masih mengeluhkan adanya gangguan produk impor. Masih ada persoalan tak harmoninya kebijakan sehingga ada industri yang kena dampak.  (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaku usaha di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menyatakan siap untuk melakukan vaksinasi mandiri dengan mengeluarkan uang dari kocek perusahaan. Usulan ini juga tersampaikan kepada Pemerintah, utamanya pihak Kementerian Perindustrian.

Salah satu poin yang menjadi permintaan dari pelaku usaha adalah adanya transparansi mengenai harga vaksin untuk vaksinasi mandiri. Pelaku usaha bisa mengeluarkan uang asalkan harganya wajar.

"Pada pertemuan dua minggu lalu, kita ada bicara dengan Pak Menteri Perindustrian, kalau kita industri tekstil bisa bekerjasama dengan Kemenkes dan BUMN, mungkin kita bisa tahu harga vaksin per orangnya berapa berikut dengan nakesnya," kata Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Rabu, 03/02/2021).


Proses ini harus melewati tahapan yang cukup panjang karena hingga kini Pemerintah belum memberikan tata caranya, baru sebatas membuka opsi. Ketika ada prosedur yang jelas dan harganya juga sesuai, maka bukan tidak mungkin vaksinasi mandiri bakal segera jalan.

"Seandainya terjangkau kita sosialisasikan ke anggota kita supaya karyawan divaksin mandiri, agar ada percepatan herd immunity dengan itu bisa dicapai, pemulihan ekonomi bisa dibantu," katanya.

Demi memuluskan vaksinasi mandiri, pembicaraan juga tersambung dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Saat ini, Kadin sudah membuka pendaftaran bagi pelaku usaha yang berminat.

"Keinginan kita sesegera mungkin, kalau bisa Maret, April agar ada ketenangan juga bagi industri TPT," sebut Jemmy.


[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading