Jokowi Kritik PPKM, Satgas Minta Warga +62 Patuhi Prokes 3M

Jakarta, CNBC Indonesia - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito angkat suara perihal kekecewaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menurut Wiku, pelaksanaan PPKM di Pulau Jawa dan Bali bisa berjalan efektif apabila masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan 3M dan ketentuan lainnya yang berlaku selama masa PPKM dan penegakan peraturan PPKM oleh pemerintah daerah.

"Selama pemberlakuan PPKM jilid I masih banyak ditemukan masyarakat yang belum patuh terhadap protokol kesehatan 3M, termasuk juga masih banyak melakukan mobilitas yang keduanya dapat meningkatkan risiko penularan," ujar Wiku dalam keterangan pers virtual, Selasa (2/2/2021).

Menurut dia, pemerintah akan mengkaji berbagai kebijakan untuk menekan peningkatan kasus positif Covid-19 yang muncul di masyarakat.

"Namun demikian hal terpenting yang harus dilakukan kita semua untuk mengurangi peningkatan kasus positif adalah dengan secara disiplin mematuhi protokol kesehatan 3M sehingga risiko penularan dapat diminimalisasi sekaligus melindungi diri dan orang terdekat dari penularan," kata Wiku.

Baca: Tambah 10.379, Kasus Covid di RI Nyaris Tembus 1,1 Juta

Pekan lalu, Presiden mengutarakan kekecewaan terhadap pelaksanaan PPKM dalam kurun waktu 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Sebab, PPKM gagal menekan peningkatan kasus positif Covid-19.

Berikut adalah pernyataan lengkap kepala negara:

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya.

Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi, karena kita memiliki [data mobilitas], indeks mobility-nya ada. Sehingga di beberapa provinsi Covid-19-nya tetep naik.

Saya ingin Menko ajak sebanyak banyaknya pakar epidemiologi, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif. Sebetulnya esensi dari PPKM ini kan membatasi moblitas. Sebetulnya esensi dari PPKM ini kan membatasi moblitas.

Namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanyalah masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3 M itu.

Siapin juga masker yang memiliki standart-standar yang bener sehingga masyarakat yang tidak pakai langsung diberi [masker], pakai, diberitahu apa apa apa apa. Ini memang harus bekerja sesimpel mungkin, sesederhana mungkin tapi betul-betul ada di lapangan, di provisi-provinsi yang sudah kita sepakati.

Yang kedua, menurut saya, hati-hati ini turun. Ada PPKM, ekonomi turun. Sebetulnya nggak papa, asal Covid-nya juga turun. Tapi ini ndak.

Menurut saya, coba dilihat lagi. Tolong ini betul-betul dikalkulasi. Betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan formula yang memang formula standar itu nggak ada. Negara lain nggak ada, formula standart apa nggak ada. Yang bener yang mana juga nggak ada. Yang lockdown pun juga eksponensial juga.

Saya rasa sore ini hanya itu saja yang ingin saya sampaikan.

Kemudian saya kira setelah itu kita harapkan di Februari ini kita kepung dengan vaksinasi.

Saya rasa itu sebagai pengantar.

Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin di Kementerian Agama melibatkan tokoh tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan pak Menko nanti yang bisa men-drive agar ini nanti betul-betul lapangannya terjadi. Saya rasa itu.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Evaluasi PPKM Jilid I: Kematian di 44 Kabupaten/Kota Melesat