Sri Mulyani Bicara Pemulihan Covid, Tak Semua Soal Kesehatan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pandemi Covid-19 memberikan dirinya gambaran jelas bahwa pemulihan pandemi tidak hanya akan berhasil jika ditangani dari satu sisi atau dari sisi kesehatan saja. Tapi juga perlu menangani dari sisi aspek sosial.

Pandemi Covid-19, kata Sri Mulyani mendominasi seluruh tren atau kecenderungan arah ekonomi dan sosial, serta bernegara. Namun, pada saat yang sama dihadapkan tantangan baru. Tantangan di bidang kesehatan yaitu pandemi, namun memiliki dimensi sosial, ekonomi, politik, bahkan global.

"Pandemi Covid-19 memberikan gambaran yang nyata pemerintah di dalam mendesain program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan pemulihan covid tidak hanya melulu melihat aspek kesehatan," jelas Sri Mulyani pada Dies Natalis Universitas Indonesia yang Ke-71 yang disiarkan pada YouTube, Selasa (2/2/2021).

"Aspek sosial begitu besar karena pandemi menyebabkan masyarakat tidak bisa beraktivitas normal. Oleh karena itu desain dari program bansos (bantuan sosial) menjadi sangat urgent," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Indonesia menurut dia memiliki masyarakat yang begitu sangat kompleks, tidak hanya dari sisi perbedaan pendapatan, namun juga sosiokultural.

Perekonomian yang dihantam pandemi Covid-19, secara jelas, kata Sri Mulyani telah berdampak terhadap usaha kecil menengah hingga seluruh bisnis komunitas yang berdampak.

"Pandemi jelas memberikan beban besar kepada keuangan negara dan sektor keuangan," tuturnya.

Sebelumnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga telah membentuk kebijakan terpadu untuk meningkatkan pembiayaan dunia usaha, pelaku usaha bisa tetap bertahan dan berekspansi di tengah pandemi Covid-19.

Kebijakan terpadu tersebut juga sekaligus perhatian KSSK untuk mencegah terjadinya credit crunch. Pasalnya, saat ini pertumbuhan ekonomi masih ditopang dengan kebijakan fiskal dan moneter, dan belum diterjemahkan dari sektor keuangan.

"Yang memang dari perbankan harus melakukan restrukturisasi dan disisi lain hati-hati menyalurkan kredit yang baru. Ini yang disebut credit crunch. [...] Agar pertumbuhan ekonomi bisa berjalan penuh, maka sektor keuangan harus dipulihkan kegiatannya," jelas Sri Mulyani yang juga sekaligus sebagai Ketua KSSK, Senin (1/2/2021).

Credit crunch adalah keengganan perbankan menyalurkan kredit karena tidak ada permintaan. Jika dipaksa memberikan kredit, kemungkinan akan berdampak pada kredit macet dan memunculkan masalah likuiditas.

Paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha mencakup kebijakan insentif fiskal dan dukungan belanja pemerintah, kebijakan moneter, makroprudensial, pembiayaan. Serta kebijakan prudesnial sektor keuangan, kebijakan penjaminan simpanan, serta kebijakan penguatan struktural.

Baca: Cek, Sederet Kebijakan yang Dikeluarkan Penggawa Ekonomi RI

(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Disebar Rp 579 T