
SBY, AHY, Moeldoko & Gempar Kabar 'Kudeta' Partai Demokrat

Jakarta, CNBC Indonesia - Tensi jagat politik tanah air kemarin memanas. Pemicunya adalah tudingan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) perihal keberadaan gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Tudingan itu disampaikan AHY dalam keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.
Jika dirunut, sebelum AHY menyampaikan paparannya, sang ayah yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) memberi peringatan kepada para pemegang kekuasaan politik pada tingkat apapun di tanah air. Hal itu tertuang dalam kicauan SBY sebagaimana dikutip CNBC Indonesia, Minggu (31/1/2021).
SBY mengingatkan para pemegang kekuasaan politik kalau ada banyak cara berpolitik yang lebih bermoral dan lebih beradab.
Presiden ke-6 RI itu pun bilang ada tiga golongan manusia, yaitu "the good", "the bad", & "the ugly". Kalau tidak bisa menjadi "the good" janganlah menjadi "the ugly".
Saat dikonfirmasi perihal maksud dan tujuan SBY menulis peringatan itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan menilai SBY ingin berbagi pengalaman. Baik itu sebagai mantan presiden maupun seseorang pribadi yang sudah banyak makan asam garam kehidupan.
"Mungkin Bapak SBY ingin membagikan kata-kata bijak atau "wisdom" kepada kita semua di malam hari ini. Pastinya ada pelajaran yang bisa dipetik dari apa yang disampaikan Bapak SBY ini bagi kita dan generasi mendatang," kata Ossy kepada CNBC Indonesia, Minggu (31/1/2021).
Keesokan harinya, AHY menggelar rapat pimpinan atau commander's call yang dilakukan secara khusus untuk menyikapi perkembangan situasi terkini. Dalam keterangan pers selepas rapat, AHY, sapaan akrab Agus Harimurti Yudhoyono, mengungkapkan ada 'kudeta' terhadap Partai Demokrat.
"Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," ujarnya.
AHY bilang, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas "praduga tak bersalah" (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," kata AHY.
"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," lanjutnya.