Konsumsi Listrik Turun, Pembangkit 35 GW Diminta Dikaji Ulang

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah untuk mengkaji dan mengevaluasi ulang proyek pembangkit listrik 35 Giga Watt (GW).

Hal ini dikarenakan proyek pembangkit listrik 35 GW ini dibangun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7% per tahun, sementara pada 2020 karena adanya pandemi Covid-19, perekonomian anjlok, bahkan diperkirakan minus. Anjloknya perekonomian tentunya berdampak pada anjloknya konsumsi listrik nasional.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto.

"Menurut saya, justru kita harus berani tinjau ulang, diprakarsai Dewan Energi Nasional (DEN) untuk 35 GW, renegosiasi," ungkapnya dalam 'Indonesia Energy Transition Outlook 2021', Selasa (26/01/2021).

Menurutnya, peninjauan ulang ini sudah sewajarnya dilakukan, misalnya dengan mengurangi target kapasitas pembangkit terpasang. Merevisi penggunaan energi fosil ini menurutnya menjadi bentuk kebijakan yang memihak untuk pengendalian energi fosil.

"Revisilah, justru energi yang berbasis fosil, khususnya batu bara," ujarnya.

Baca: Diskon Tarif Listrik Diperpanjang Hingga Juni 2021, Tapi...

Sebelumnya, imbauan mengkaji ulang proyek 35 GW ini juga pernah dilontarkan oleh Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). Hal ini juga dipicu oleh besarnya utang PLN yang mencapai Rp 100 triliun per tahun selama lima tahun terakhir ini.

Laporan IEEFA mengungkapkan bahwa PLN sejauh ini cenderung terpaku pada menu opsi-opsi pembangkitan ketimbang membuat perencanaan sistem kelistrikan secara holistik yang dapat memberikan solusi sistem yang komprehensif. Hal ini membuat PLN terjerembab pada siklus utang yang tak kunjung berakhir.

Padahal secara global, berbagai perusahaan pembangkit dan penyalur listrik telah lama mengubah cara mereka berbisnis, namun hal tersebut dianggap belum dilakukan PLN.

Peneliti IEEFA Elrika Hamdi mengatakan sebagaimana perusahaan listrik dunia lainnya, PLN mengalami penurunan pendapatan yang tajam karena konsumsi listrik masyarakat turun hingga 20% di saat-saat tertentu akibat pandemi Covid-19.

"Namun akar masalah PLN lebih dalam dari sekadar pandemi. Krisis senyap PLN mencerminkan disfungsi perencanaan dan tata kelola yang membuat perusahaan mengalami kelumpuhan strategis, tidak dapat mengubah arah atau beradaptasi dengan realitas pasar baru," kata Elrika dalam keterangan resminya.

Baca: PLTU Harus Disetop Kalau Mau Capai Nol Emisi, Bisa Nggak Ya?

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Lebih dari 50% Pembangkit Listrik RI Diklaim Bukan Punya PLN