PLTU Harus Disetop Kalau Mau Capai Nol Emisi, Bisa Nggak Ya?
Foto: PLTU Tanjung Jati B (Dok. PLN)
Jakarta, CNBC Indonesia - Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara harus dihentikan jika ingin meraih target emisi nol persen pada 2050 sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Paris.
Direktur Eksekutif Institute For Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, berdasarkan The World Energy Outlook 2020, jika ingin mencapai Perjanjian Paris tersebut, maka PLTU subcritical yang memproduksi sekitar 5.000 Tera Watt hours (TWh) harus berakhir pada 2030 dan semua jenis PLTU yang lebih maju harus berhenti sebelum 2040.
"Tapi mungkin banyak orang yang akan pertanyakan apakah skenario ini layak di Indonesia? Saya bayangkan argumentasinya lebih 3/4 kapasitas PLTU di bawah 20 tahun dan punya usia ekonomis," ungkapnya dalam 'Indonesia Energy Transition Outlook 2021', Selasa (26/01/2021).
Dia mengakui untuk melaksanakan ini bukanlah pekerjaan mudah. Menurutnya Indonesia akan menghadapi sejumlah kendala untuk bisa menerapkan hal tersebut. Jika semua PLTU di Indonesia yang masih bernilai ekonomis dihentikan operasinya, maka menurutnya ini tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan terkait siapa yang akan menanggung biayanya. Lalu, bila PLTU digantikan pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) lainnya, pembangkit EBT juga dianggap masih belum ekonomis karena harga listrik dari PLTU masih jauh lebih murah.
"Siapa yang akan bayar jika pembangkit dipensiunkan? Dengan mematikan secara dini, alasan dan ganti PLTU dengan pembangkit lain, maka biaya pembangkit listrik akan tinggi, EBT masih lebih mahal dari fosil," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan jangankan mengganti PLTU, re-profit PLTU saja untuk memenuhi standar emisi Kementerian Lingkungan Hidup akan menyebabkan biaya pembangkitan naik. Selain itu, dia menyarankan agar keluar dari struktur single buyer dan monopoli wilayah usaha.
Kendala lainnya yaitu modernisasi jaringan listrik dan transformasi PLN. Apalagi, lanjutnya, kini PLN masih menjadi perusahaan monopoli di bidang penyediaan listrik di Tanah Air.
Fabby menyebut, masyarakat perlu digandeng dalam upaya penyediaan energi listrik dari EBT melalui PLTS Atap mengingat investasi sektor EBT yang besar.
"Selain itu, perlunya investasi yang besar, maka mobilisasi peran masyarakat untuk ikut, salah satunya dengan dukung pemasangan PLTS Atap perlu diperkuat," ungkapnya.
[Gambas:Video CNBC]
Proyek EBT Diklaim Bisa Nambah 3 Juta Lapangan Kerja
(wia)
