'Pemangkasan' Pangkat & Golongan PNS Berlanjut di 2021

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

26 January 2021 11:47

Foto: Ilustrasi PNS/Foto: Rifkianto Nugroho

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus menyederhanakan atau memangkas birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi (JA) ke jabatan fungsional (JF) pada tahun ini.

Pemangkasan pangkat jabatan PNS ini akan diatur di bawah wewenang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan saat ini pihaknya tengah merumuskan revisi Peraturan Menteri PANRB No. 28/2019 sebagai landasan proses penyetaraan jabatan di tahun 2021.

Pilihan Redaksi

"Maka mekanisme penyetaraan jabatan akan berbeda dengan yang dijalani pada tahun 2020 kemarin," jelas Aba melalui siaran resminya, Selasa (26/1/2021).

Mekanisme pemangkasan pangkat jabatan di tahun ini, dapat dilakukan jika instansi yang mengusulkan telah mengantongi penyederhanaan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Hal ini adalah langkah awal penyederhanaan birokrasi serta ditujukan agar dapat diketahui dengan pasti mengenai jabatan apa saja yang akan disetarakan.

Kemudian, proses penyetaran jabatan di tahun ini ada kesesuaian kualifikasi dan kompetensi antara JF dengan pegawai yang akan disetarakan.

Apabila instansi atau lembaga tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai, maka tidak dapat disetarakan ke JF yang ingin dituju dan dapat beralih ke JF lain melalui proses uji kompetensi.

Bagaimana lembaga atau instansi yang sebelumnya sudah melakukan pemangkasan jabatan?

Dijelaskan Aba, bagi instansi yang sudah melakukan penyetaraan atau pemangkasan jabatan dan sudah melakukan pelantikan, tapi kemudian ada penyesuaian akibat perubahan penyederhanaan SOTK, akan tetap diberikan rekomendasi untuk JF yang sesuai.

"Ini termasuk ke dalam keistimewaan karena instansinya sudah melakukan usulan penyetaraan jabatan sejak awal," jelas Aba.

Sehingga bagi instansi pemerintah yang melakukan usulan setelah keluarnya revisi Permen PANRB No. 28/2019 terbit, akan terdampak dari perubahan mekanisme yang nanti tercantum di dalam peraturan tersebut.

Halaman Selanjutnya >> Jabatan di Kantor Daerah Juga Dipangkas

Pada tahun ini, Kementerian PANRB bersama Kementerian Dalam Negeri akan memulai penyetaraan jabatan bagi instansi di pemerintah daerah.

Pemangkasan jabatan, menurut keterangan resmi Kementerian PANRB akan dilakukan sesuai penetapan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai jabatan-jabatan di pemerintah daerah yang bisa dialihkan ke dalam JF.

"Termasuk juga akan dimulai pengalihan jabatan bagi JA di instansi pemerintah tertentu yang diisi oleh TNI dan Polri, yang dalam masa transisi dapat dialihkan secara sementara," jelas Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja.

Berikut tujuh langkah yang akan dilakukan Kementerian PANRB dalam melakukan pemangkasan jabatan pada 2021:

1. Penyusunan Perpres tentang Penyederhanaan Birokrasi
Hal ini dilakukan agar instansi yang belum melakukan penyederhanaan birokrasi dapat melakukan proses ini dengan lebih cepat, serta kedua, revisi Permen PANRB No.28/2019

2. Percepatan penyelesaian rancangan Perpres tentang Penghasilan bagi JA yang terdampak Penataan Birokrasi.

3. Melanjutkan percepatan pembentukan JF baru yang meliputi pola pembentukan, pengembangan, serta pola kerja. Ini sejalan dengan pengembangan sistem kerja baru yang berbasis fungsional dan juga untuk menguatkan perubahan pola pikir mengenai JF.

4. Penetapan mengenai rentang kendali dan penilaian kinerja, dimana mereka yang ditunjuk sebagai koordinator dan sub koordinator bisa mendapatkan delegasi untuk penilaian kinerja.

5. Mengatur pola mutasi dan rotasi antar-JF yang dimaksudkan agar ada pengaturan mengenai pengayaan tugas JF.

6. Mengatur mengenai pola hubungan pelaksanaan tugas pada unit kerja di organisasi, dimana proses bisnis terjalin antara JPT Pratama dengan koordinator dan sub koordinator.

7. Pengaturan mengenai kesejahteraan JF pasca-penyetaraan, dimana ini terkait dengan tunjangan serta kelas jabatan dari JF.

"Dengan demikian, langkah-langkah tersebut harus ditindaklanjuti, baik dari instansi pembina JF, maupun instansi pengguna JF. Ini yang kami pikirkan agar nasib dan sistem karier mereka yang terdampak penyetaraan tidak dirugikan," jelas Aba.