KPU Angkat Bicara Pasca BGS Kapok Pakai Data Kemenkes

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia

23 January 2021 11:15

Foto: Petugas KPPS jemput Bola ke Pasien OTG Covid-19. (CNBC Indonesia/Muhammmad Sabki))

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara perihal keinginan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang ingin menggunakan data KPU sebagai acuan untuk program vaksinasi.

Melalui pesan singkatnya, Sabtu (23/1/2021), Komisioner KPU Hasyim As'ari mengatakan otoritas kesehatan bukanlah lembaga pertama yang menggunakan data KPU.

"Bawaslu sudah sering minta tolong KPU memeriksa nama calon anggota Bawaslu, dan Panwaslu di Sipol," kata Hasyim.

Selain Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pun sudah menggunakan data KPU sebagai basis utama.

Baca:

Menkes: 15% Tenaga Kesehatan Ditolak Vaksinasi, Kok Bisa?

"Dalam rangka memastikan calon Bawaslu, Panswaslu, CPNS bukan anggota parpol," katanya.

Hasyim mengatakan, sikap yang ditunjukkan otoritas kesehatan menunjukkan kepercayaan publik dan berbagai pihak terkait kepada sistem informasi yang disediakan KPU yakni Sidalih dan Sipol.

"KPU akan terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan kepemiluan berbasis IT dan keperluan kepemiluan ke depan," katanya.

Sebelumnya, Budi Gunadi Sadikin mengaku 'gerah' dengan data penerima program vaksinasi yang dimiliki Kementerian Kesehatan. Budi Gunadi mengaku kapok menggunakan data kementerian yang ia pimpin.

"Saya sudah kapok. Saya gak mau lagi pakai datanya Kemenkes. Di crossing-crossing data dukcapil. Aku pakai datanya KPU, kita ambil KPU manual," kata Budi.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan 181,5 juta penduduk di Indonesia mendapatkan vaksinasi Covid-19. Vaksinasi akan dilakukan secara bertahap dalam periode 15 bulan terhitung mulai Januari 2021 sampai Maret 2022.