Anggaran Covid-19 2021 Rp 61,8 T, Sri Mulyani: Bisa Nambah!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penguatan penanganan kesehatan di tahun ini memiliki anggaran sebesar Rp 169,7 triliun, termasuk untuk alokasi penanganan Covid-19 yang sebesar Rp 61,84 triliun.

Anggaran penanganan Covid-19 di tahun 2021 ini yang mencapai Rp 61,84 triliun, kata Sri Mulyani masih bisa berubah dengan adanya ketidakpastian.

"Penanganan penanganan Covid-19 2021 memakan Rp 61,84 triliun dan ini pun masih bisa berubah dengan adanya ketidakpastian terhadap peningkatan jumlah kasus dan keinginan pemerintah untuk mengamankan supply dari vaksin Covid," jelas Sri Mulyani dalam CEO Forum yang diselenggarakan Kompas, Kamis (21/1/2021).

Baca: Bos Bappenas: Terus Terang Berat Turunkan Defisit APBN 3%

Dalam paparan yang disampaikan, anggaran sebesar Rp 18 triliun dialokasikan sebagai antisipasi pengadaan vaksin Covid-19, kemudian sebesar Rp 3,7 triliun sebagai antisipasi imunisasi alias vaksinasi.

Selain itu, sebesar Rp 1,3 triliun sebagai sarana dan prasarana laboratorium, litbang dan PCR. Alokasi untuk Kementerian Kesehatan sebesar Rp 1,2 triliun dan BPOM sebesar Rp 100 miliar.

Ada juga sebesar Rp 2,4 triliun sebagai antisipasi bantuan iuran JKN PBPU dan BP Kelas III, dan Rp 36,44 triliun merupakan carry over sisa lebih anggaran (SILPA) 2020 untuk penanganan kesehatan dan vaksin Covid-19.

"Pengadaan vaksinasi direncanakan tahun 2020-2022 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan," tulis paparan Sri Mulyani.

Vaksinasi juga dilaksanakan berdasarkan kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan tahapan pemberian vaksin, serta standar pelayanan vaksin.

Baca: Menko Airlangga: Jumlah Tes Covid-19 RI Lampaui Standar WHO

Dengan vaksinasi ini, Sri Mulyani optimistis perekonomian Indonesia akan segera pulih kembali, karena masyarakat bisa kembali pada aktivitas, mobilitas, dan kegiatan konsumsi. Serta transportasi dan ekspor akan segera meningkat.

"Berharap seluruh daerah di Indonesia, terutama daerah-daerah yang mengalami [penularan] covid-19 paling tinggi akan mengkombinasikan vaksinasi dan displin kesehatan," jelasnya.

"Vaksiansi akan terus kita kawal dengan tata kelola yang baik dengan landasan hukum yang tetap, sehingga akuntabel," kata Sri Mulyani melanjutkan.

(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Beberkan Dampak Pandemi Bagi EKonomi RI