Sri Mulyani, Vaksinasi Covid-19, dan Hantu Krisis Moral

Pemerintah, kata Sri Mulyani saat ini masih mempertimbangkan keinginan korporasi yang ingin melakukan vaksinasi Covid-19 secara mandiri. Saat ini koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terus dilakukan.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani untuk menjawab pertanyaan anggota Komite IV DPD RI Sukiryanto yang mempertanyakan apakah pemerintah akan memberikan izin perusahaan melakukan vaksinasi dengan anggaran sendiri.

"Terkait hal tersebut kita akan terus pertimbangkan," jawabnya dalam rapat kerja, Selasa (19/1/2021).

Bahkan, Sri Mulyani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan mandat kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membuat kebijakan yang tepat akan usulan pengusaha kelas kakap tersebut.

Di mana, usulan tersebut pertama kali disampaikan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Sebelumnya, Budi pun mengatakan tidak masalah dengan rencana pengusaha untuk melakukan vaksinasi mandiri untuk pegawainya. Hanya saja, dia menekankan bahwa ini harus dilakukan dengan baik. Sebab, jangan sampai ada anggapan yang salah di masyarakat yang mendapatkan vaksin diutamakan untuk orang kaya.

"Jangan sampai vaksinasi ini dimafiabencanakan. itu kita hati-hati. Itu kita lagi pikirkan caranya," kata Budi melalui webinar Sabtu (16/1/2021).

Meski memberikan sinyal baik akan rencana vaksinasi mandiri, Sri Mulyani dan Budi menekankan semua masyarakat yang memenuhi syarat akan mendapatkan vaksin secara gratis. Stok vaksin yang disediakan oleh pemerintah pun mencukupi jumlah masyarakat Indonesia.

Hanya saja vaksinasi tidak bisa dilakukan secara serentak, dan bertahap. Di mana tahap pertama akan diberikan kepada tenaga kesehatan, sehingga masyarakat yang belum mendapatkan diminta bersabar.

Halaman Selanjutnya >> Tak Hanya Andalkan Pusat

(dru)

Pages

Next