Ini Kebijakan 100 Hari Biden, dari Covid hingga 'Gebuk' China

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden AS dalam hitungan jam akan segera berganti pemerintahan Joe Biden. Rencananya mantan pebisnis tu akan menyerahkan jabatannya Rabu (20/1/2021) siang waktu setempat.

Lalu apa saja kebijakan 100 hari Biden sejauh ini? Berikut rangkuman CNBC Indonesia:

Baca: Bye-bye Mr Trump, Ini Fakta-fakta Jelang Pelantikan Biden

1.Penanganan Covid-19

Biden diprediksi akan memiliki kebijakan yang cukup berbeda dengan Trump. Biden merupakan orang yang cukup percaya dan peduli dengan protokol Covid-19. Bahkan ia menjadi salah satu pihak yang pertama mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.

Untuk mendukung percepatan pemulihan pasca Covid-19, Biden menyusun paket bantuan sebesar US$ 1,9 Triliun (Rp 2.600 triliun). Ia mengharap proposalnya lolos dalam forum Kongres dalam beberapa minggu segera setelah menjabat.

Paket senilai US$ 1,9 triliun termasuk US$ 20 miliar (Rp 280 triliun) untuk program vaksinasi nasional, pemeriksaan stimulus US$ 1.400 (Rp 19 juta) dan menaikkan upah minimum menjadi US$ 15 per jam (Rp 210 ribu). Biden juga berjanji untuk memberikan 100 juta dosis vaksin selama 100 hari pertama pemerintahannya.

"Ini akan menjadi salah satu upaya operasional paling menantang yang pernah kami lakukan sebagai sebuah bangsa," kata Biden tentang distribusi vaksin.

"Kita harus bergerak ke surga dan bumi untuk mendapatkan lebih banyak orang divaksinasi, menciptakan lebih banyak tempat bagi mereka untuk divaksinasi, untuk memobilisasi lebih banyak tim medis untuk mendapatkan suntikan di tangan orang-orang."

Baca: Heboh! Pemerintah Trump Akui RI-Israel Hampir Buka Hubungan

2. Ekonomi dan Perpajakan

Biden mengatakan bahwa rencana bantuan Covid-19 akan membantu "merangsang ekonomi". Di mana akan ada bantuan cek stimulus senilai US$ 1.400, untuk hibah ke bisnis kecil dan miliaran dolar agar sekolah dibuka kembali.

Biden juga mengatakan dia akan mengusulkan rencana pajak baru yang mencakup menaikkan pajak penghasilan badan menjadi 28%. Saat ini, tarif pajak perusahaan adalah 21%, yang ditetapkan berdasarkan rencana pajak Trump 2017.

Di bawah rencana pajaknya, Biden mengatakan tidak seorang pun yang berpenghasilan kurang dari $ 400.000 akan melihat kenaikan pajak mereka, tetapi pajak gaji Jaminan Sosial sebesar 12,4% akan dikenakan pada mereka yang berpenghasilan $ 400.000 (Rp 5,2 miliar) atau lebih. Namun, presiden terpilih belum memberikan batas waktu kapan rencana itu akan diluncurkan.

3. Iklim dan Lingkungan

Selama masa jabatannya, Trump menarik AS dari Perjanjian Paris 2015 yang fokus pada tujuan untuk membantu mengurangi perubahan iklim. Pada hari pertama pemerintahannya, Biden berencana untuk bergabung kembali dengan kesepakatan tersebut.

Biden mengatakan bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahannya, dia ingin menjadi tuan rumah KTT iklim dunia. "Secara langsung melibatkan para pemimpin negara penghasil gas rumah kaca utama di dunia untuk membujuk mereka agar bergabung dengan Amerika Serikat dalam membuat lebih ambisius. Janji nasional, di atas dan di luar komitmen yang telah mereka buat," katanya.

Dia juga berjanji pada hari pertamanya menjabat dia akan mengambil tindakan yang membutuhkan batas polusi metana yang agresif untuk operasi minyak dan gas baru dan yang sudah ada.

Dia mengatakan tujuannya adalah untuk mengembangkan standar penghematan bahan bakar baru yang ketat yang bertujuan untuk memastikan 100% penjualan baru untuk kendaraan ringan dan menengah akan menghasilkan nol emisi dan peningkatan tahunan untuk kendaraan tugas berat".

4. Buka Pintu Muslim dan Imigrasi

Trump mengambil pendekatan garis keras terhadap imigrasi yang menyebabkan beberapa kebijakan kontroversial. Termasuk kebijakan pemisahan keluarga di sepanjang perbatasan AS-Meksiko dan larangan kepada warga dari beberapa negara muslim untuk memasuki AS dan merasakan "American Dream".

Biden mengatakan bahwa dia akan mulai membatalkan banyak kebijakan imigrasi pemerintahan Trump pada Hari Pertama.

Biden sebelumnya mengatakan dia akan mengeluarkan perintah eksekutif pada hari pertama kepresidenannya untuk membentuk gugus tugas federal untuk menyatukan kembali anak-anak dengan orang tua mereka yang terpisah di perbatasan. Hingga Desember, 628 orang tua yang dipisahkan dari anak-anaknya di perbatasan masih hilang.

Selain itu berkaitan dengan larangan warga muslim, Biden akan menghentikan seluruh larangan masuk yang diberlakukan untuk warga muslim.

Halaman 2>>> Kebijakan ke China??

Pages

Next