Menteri ESDM Beberkan Jurus Raih 2 Juta Mobil Listrik di 2030

News - Anisatul Umah, CNBC Indonesia
19 January 2021 14:25
Infografis: ESDM: 7 Kontrak Tambang Batu Bara Berakhir Hingga 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memproyeksikan penggunaan mobil listrik di Tanah Air berpotensi mencapai 2,2 juta unit dan motor listrik 13 juta unit pada 2030, melonjak dari perkiraan tahun ini sebesar 125 ribu unit mobil listrik dan 1,34 juta unit motor listrik.

Guna mencapai target tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mempersiapkan sejumlah strategi dan menyiapkan infrastruktur pendukung. Sejumlah regulasi pun telah diterbitkan untuk mendukung program penggunaan kendaraan listrik ini.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, sejumlah regulasi, dari sektor hulu sampai hilir telah dikeluarkan guna mendorong program kendaraan listrik di Tanah Air.


Dari sisi hulu, dia mengatakan, ada Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) di mana dalam UU ini diatur mengenai ketentuan peningkatan nilai tambah untuk mineral logam. Hal ini tertuang dalam Pasal 102-104 UU Minerba.

Di dalam pasal 102-104 disebutkan, kewajiban melakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam di dalam negeri.

Lalu pengolahan dan/atau pemurnian dapat dilakukan sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan pemegang IUP atau IUPK lain yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau pemurnian secara terintegrasi dan dengan IUI yang melakukan kegiatan Pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan.

Arifin mengatakan, UU ini mendorong percepatan pembangunan pabrik baterai di Tanah Air, terutama karena bahan baku komponen baterai ada di dalam negeri, dan regulasi ini mendorong sumber daya mineral diolah di dalam negeri, sehingga diharapkan bisa menarik investor.

"Pemerintah terbitkan UU No. 3 Tahun 2020, ada aturan tentang peningkatan nilai tambah. Ada juga Permen (Peraturan Menteri) ESDM No. 11 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga mineral dan ketentuan bijih nikel oleh smelter mengacu HPM," papar Arifin dalam Rapat Kerja di Komisi VII DPR RI, Selasa (19/01/2021).

Peraturan Menteri ESDM No.11 Tahun 2020 mengenai harga patokan penjualan mineral logam mengatur bahwa dalam pembelian bijih nikel oleh smelter mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM) logam.

Dia mengatakan, sebelumnya telah diterbitkan juga Permen ESDM No.11 Tahun 2019 tentang pengendalian ekspor nikel. Di dalam aturan ini disebutkan mengenai jaminan keberlangsungan pasokan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel. Bijih nikel kadar rendah (< 1.7% Ni ) hanya dapat diekspor sampai dengan 31 Desember 2019.

Aturan ini bisa menjadi landasan konservasi bijih nikel, terutama ketika ingin mengolah bijih nikel kadar rendah di dalam negeri untuk bahan baku komponen baterai kendaraan listrik. Dengan demikian, mulai 1 Januari 2020 lalu Indonesia sudah tak lagi mengekspor bijih nikel.

Kemudian, ada juga Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang batasan minimum pengolahan dan pemurnian nikel. Dalam aturan ini disebutkan bahwa bijih nikel wajib ditingkatkan nilai tambahnya di dalam negeri melalui pengolahan dan pemurnian hingga memenuhi batasan minimum produk, seperti Mix Hydroxide Precipitate (MHP), Mix Sulfide Precipitate (MSP), Nikel Sulfat (NiSO4), Cobalt Sulfat (CoSO4) dan Mangan Sulfat sebagai bahan baku industri baterai kendaraan listrik.

Kesiapan Infrastruktur dan Tarif Listrik
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading