Tito Beri Wejangan ke Calon Kapolri Pilihan Jokowi, Apa Saja?

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
19 January 2021 11:35
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di acara Perjanjian Kerja Sama Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian menyatakan telah memberikan masukan kepada calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Tito, yang juga eks Kapolri, usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2021).

"Di antaranya bagaimana untuk soliditas internal, karena Pak Sigit sama dengan saya, banyak senior di atas. Yang kedua, bagaimana memperkuat jajaran binmas. Kemudian disampaikan juga kinerja-kinerja lain dalam penegakan hukum yang tegas, dengan kegiatan-kegiatan binmas," katanya seperti dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri, Selasa (19/1/2021).

"Kemudian juga saya menyampaikan mohon dukungan juga kepada Pak Sigit, karena ini salah satu tugas dari Kemendagri menjadi ujung tombak pemerintah dalam pilkada yang sudah kita lalui. Masih ada ekornya, sengketa di MK. Ini juga harus dijaga jangan sampai terjadi konflik. Ini memerlukan kerja sama Kemendagri dan didukung oleh stakeholder semuanya, termasuk Polri," tuturnya.

Tito menambahkan, perbincangan juga meliputi situasi terkini di Sulawesi Tengah dan Papua. Penanganan situasi di daerah-daerah itu membutuhkan kerja sama Polri dan Kemendagri.

"Di samping itu kita berbicara juga tentang kerja sama Polri dan Kemendagri dalam rangka saling mendukung untuk membantu bapak Presiden mengatasi masalah pandemi, vaksinasi, kemudian bagaimana agar bansos cepat dan tepat sasaran, yang dikerjakan oleh Ibu Risma dan beberapa menteri lainnya, dan juga economic recovery," ujar Tito.

Lebih lanjut, dia menambahkan, penekanan Presiden, yakni membangun iklim investasi yang kondusif, baik untuk calon investor dalam negeri maupun luar negeri.

"Iklim ini perlu didukung oleh semua pihak termasuk Kemendagri, khususnya jajaran pemerintah daerah dan itu saya meminta kepada pak Kapolri, Pak Sigit. Insya Allah tidak (ada) halangan dan untuk juga sama-sama membangun iklim itu. Jadi jangan sampai terjadi pungutan liar yang menghambat iklim investasi," pungkasnya.




Per Rabu (13/1/2021). Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengirimkan surat presiden (surpres) berisi nama calon Kapolri ke DPR RI. Surat itu lantas diterima pimpinan DPR RI, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan lantas mengungkapkan Presiden mengajukan nama tunggal untuk mengisi posisi itu, yaitu Listyo.

Dalam keterangan pers di Gedung DPR RI, Rabu (13/1/2021), Puan bersama para pimpinan DPR RI mengatakan sudah menerima surpres terkait calon tunggal Kapolri pengganti Idham Azis yang akan pensiun pada 30 Januari 2021. Itu artinya, menurut Puan, per 1 Februari 2021, akan ada Kapolri baru yang akan mengemban jabatannya.

"Tentu saja proses pemberian persetujuan melalui DPR RI akan dilakukan sesuai dengan mekanisme internal DPR RI, yaitu didahului dengan mekanisme rapim, bamus, kemudian kami akan menugaskan komisi III untuk melaksanakan uji kelayakan atau melakukan fit and proper test setelahnya," ujar Puan.

"Hasil dari uji kelayakan tersebut akan kami bawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan dewan. Proses ini akan ditempuh selama 20 hari terhitung sejak tanggal surat presiden diterima oleh DPR yaitu hari ini Rabu tanggal 13 Januari 2021," kata lanjutnya.

Ia pun memastikan DPR RI akan menjalankan proses tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mekanisme yang berlaku.

"Dan kita akan dapat segera mengetahui apakah Kapolri yang diusulkan oleh presiden mendapatkan persetujuan dari DPR RI," ujar Puan.

Terpisah, Pratikno mengaku sangat mengharapkan surat itu segera ditindaklanjuti oleh DPR RI secepat-cepatnya. Sebagaimana disampaikan Puan, proses dari penerimaan surpres hingga penetapan di Sidang Paripurna DPR memakan waktu 20 hari.

"Kami berharap bisa lebih cepat dari itu sehingga kita memperoleh kapolri yang definitif, tentu saja hasilnya proses di DPR, kami sangat mengharapkan menyetujui apa yang diusulkan bapak presiden," ujar Pratikno.


[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading