Syukur deh! Sebentar Lagi Ada Vaksinasi Mandiri di Indonesia

Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
15 January 2021 10:35
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat Konfrensi Pers Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 2, Bandara Soekarno Hatta, 31 Desember 2020. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)
Foto: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat Konfrensi Pers Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 2, Bandara Soekarno Hatta, 31 Desember 2020. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menggodok mekanisme vaksinasi Covid-19 secara mandiri. Hal ini diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) di Komisi IX DPR RI.

Rencana ini juga masih dalam tahap diskusi dan masih belum final.

"Sudah dibicarakan (vaksinasi mandiri) posisi kami kalau bisa vaksin secepat-cepatnya, seluas-luasnya dengan anggaran sekecilnya kita senang," kata Budi, Kamis (14/01/2021).

"Waktu saya diajak bicara dengan beberapa menteri lain adalah bagaimana caranya agar narasinya tidak dilihat publik bahwa orang yang punya uang bisa dapat lebih cepat, atau jangan sampai dilihat orang yang punya uang bisa beli sendiri duluan," kata mantan Wamen BUMN ini.

Dia mengungkapkan ada beberapa pertimbangan, seperti vaksinasi mandiri bisa saja dilakukan setelah mandatory untuk tenaga kesehatan dan tenaga pelayanan publik sudah diberikan, kemudian juga dengan masyarakat umum. Dengan begitu, vaksinasi mandiri bukan program yang langsung diadakan di awal.

Kemudian, vaksinasi mandiri tidak diperbolehkan untuk individu melainkan untuk korporasi. Dengan syarat semua karyawannya harus diberikan vaksinasi Covid-19 dan bukan hanya level atas perusahaan.

"Kalau nanti memang seperti itu, mungkin bisa diterima. Kalau seperti itu pengadaan di luar pemerintah saja, pengadaan dari swasta misalnya. Yang penting vaksin ada di list WHO [Organisasi Kesehatan Dunia], dan disetujui oleh BPOM [Badan Pengawas Obat dan Makanan]," kata Budi.

Jika memang nanti ada vaksinasi mandiri, dia menegaskan datanya tetap harus menjadi satu dengan yang dimiliki pemerintah agar tidak berantakan lagi. Pasalnya, data masyarakat penerima vaksin hingga saat ini masih banyak kekurangan dan menjadi sorotan Komisi IX.

"Itu masih belum final, masih dalam diskusi," ujar mantan Dirut Inalum dan Bank Mandiri ini.


(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Selain BGS, 11 Menkes Negara ini tak Berasal dari Dunia Medis

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular