
Inggris Ancam Organisasi yang Sembunyikan Koneksi ke Xinjiang

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan Inggris dan China telah memasuki babak baru. Setelah sebelumnya Amerika Serikat (AS) melancarkan perang dagang dengan China, kali ini negeri Ratu Elizabeth mengikuti jejak Negeri Paman Sam.
Dikabarkan bahwa pemerintah Inggris akan mendenda perusahaan yang menyembunyikan koneksi ke wilayah Xinjiang di mana etnis Uighur dan minoritas lainnya diduga menjadi sasaran kerja paksa di bawah otoritas Beijing.
Mengutip CNN International, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab pada Selasa (12/1/2021) mengumumkan langkah-langkah baru yang dirancang untuk memastikan semua organisasi Inggris "tidak terlibat, atau mengambil keuntungan dari pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang."
"Bukti skala dan tingkat keparahan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Xinjiang terhadap Muslim Uighur sekarang sangat luas," kata Raab kepada anggota parlemen.
Ia mengatakan, langkah-langkah baru itu dimaksudkan untuk "mengirimkan pesan yang jelas bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat diterima, dan untuk melindungi bisnis Inggris dan badan publik dari keterlibatan atau hubungan dengan eksploitasi China di wilayah itu."
Raab juga menyerukan agar PBB memiliki akses ke wilayah Xinjiang untuk memverifikasi tuduhan kerja paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dilakukan Beijing.
Dengan peluncuran kebijakan baru ini, pemerintah Inggris akan meninjau produk Inggris mana yang dapat diekspor ke Xinjiang serta mengeluarkan panduan baru "yang menguraikan resiko spesifik yang dihadapi oleh perusahaan yang terkait dengan Xinjiang."
Sebelumnya AS telah mengambil langkah untuk membatasi impor dari Xinjiang. Bulan lalu, pemerintahan Trump mengumumkan akan memblokir impor kapas dari sana. Departemen Luar Negeri AS sendiri memperkirakan hingga dua juta orang Uighur, serta anggota kelompok minoritas Muslim lainnya, telah ditahan di jaringan kamp interniran yang luas di Xinjiang.
Beijing telah lama membekingi tindakan keras di Xinjiang yang dirasa perlu untuk mengatasi ekstremisme dan terorisme. Selain itu mereka telah mengklaim fasilitas negara di wilayah itu adalah "pusat pelatihan" sukarela di mana masyarakat Xinjiang belajar keterampilan kejuruan, bahasa dan hukum China.
(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Genderang Perang Dagang Inggris Vs China