Hadang Ancaman Krisis Energi, Begini Strategi Hulu Migas RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Produksi hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia terus mengalami penurunan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri masih didominasi melalui impor.

Lantas, apakah artinya ini pertanda bahwa Indonesia bakal dilanda krisis energi?

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut bahwa 2021 menjadi tahun yang krusial untuk pemenuhan kebutuhan energi pada tahun-tahun mendatang.

Pilihan Redaksi Penurunan Investasi Migas RI Tak Seburuk Global, Really? Kepala SKK Migas Beberkan 3 Rintangan Industri Migas RI

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan bisa dijadikan penopang kebutuhan energi di masa yang akan datang.

"Kuncinya adalah investasi. Iklim investasi kuncinya adalah keekonomian, di samping penyederhanaan dan birokrasi yang sudah terus dibangun di pemerintah," ungkap Dwi dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Senin (11/01/2021).

Demi memperbaiki iklim investasi, SKK Migas saat ini tengah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait sejumlah aspek yang perlu diperbaiki.

Aspek pertama yang bakal diperbaiki, imbuhnya, adalah eksplorasi. Menurutnya, ada beberapa program untuk membangkitkan kegiatan eksplorasi, di antaranya yaitu ketersediaan data di bawah permukaan, keterbukaan data sebagaimana diatur dalam Melalui Permen ESDM No.7/2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, promosi area yang potensial, dan pendanaan eksplorasi.

"Ini empat item dalam rangka dukung eksplorasi," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk membantu menangani permasalahan arus kas, SKK Migas sudah menerapkan adanya insentif sementara, yakni penundaan pencadangan dana abandonment site restoration (ASR).

Sementara itu untuk menjaga keekonomian, saat ini tengah dilakukan pembahasan mengenai tax holiday, pengurangan penundaan indirect tax, penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) liquefied natural gas (LNG), penghapusan biaya sewa barang milik negara, fleksibilitas fiskal, serta dukungan pada industri pendukung hulu migas dari berbagai institusi.

"Ini sebagian besar, ada 5 sampai 6 item besar yang sudah terselesaikan, tinggal akan dilanjutkan sisanya," tuturnya.

Menurutnya, berbagai hal di atas akan menangkap potensi nasional yang sesungguhnya besar bagi penopang kebutuhan energi nasional.

"Memang kita tidak bisa berdiri sendiri, kita akan bersaing dengan negara lain tarik investor," kata Dwi.

Baca: 2 Proyek Strategis Migas Jokowi Bakal Beroperasi Tahun Ini

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Produksi Minyak RI Makin Anjlok di Semester I 2023