Erick Thohir & Budi Gunadi Tiba-tiba Sambangi KPK, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pengadaan dan distribusi vaksin dilakukan secara transparan. Hal ini disampaikan ketika diskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19.

Erick mengatakan pemantauan akan dilakukan dari awal distribusi hingga perjalanannya, sehingga ketika sampai di setiap provinsi bisa diteruskan hingga ke daerah terpencil. Untuk cold chain untuk penyimpanannya pun konsisten dijaga 2-8 derajat celcius.

"Alhamdulillah ini kesempatan buat bangsa kita, kapan lagi memperbaiki sistem dan data base yang selama ini terpencar. Justru karena kita harus divaksinasi dan mohon maaf dengan segala kekurangan, vaksinasi akan terus berjalan. Setelah divaksin kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Suka tidak suka data akan terkumpul, terbuka, dan transparan," kata Erick saat konferensi pers virtual, Jumat (08/01/2021).

Dia menilai, adanya transparansi dan integrasi data juga membuat bantuan yang dilakukan pemerintah tepat sasaran. Erick mencontohkan bantuan sosial,vaksinasi gratis, BLT Desa, bantuan untuk usaha mikro.

"Saya senang sekali KPK menyambut baik program pembentukan satu data," katanya

Meski saat ini masih menggunakan vaksin impor, dia menegaskan Indonesia juga tengah mengembangkan vaksin merah putih yang masih membutuhkan waktu. Vaksin merah putih juga diproyeksikan akan menjadi game changer bagi Indonesia.

"Kami setuju duduk bersama KPK, saat ini yang diberikan penugasan adalah Bio Farma yang ditugaskan untuk pengadaan vaksin ini, sehingga Insyaallah ke depannya lancar," kata Budi Gunadi menambahkan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan salah satu tugas KPK dalam pengadaan vaksin adalah mencegah adanya korupsi. Pasalnya penyimpangan bukan hanya bisa terjadi saat pengadaan, melainkan juga saat distribusi. Apalagi menurutnya harga vaksin Sinovac ini mudah sekali dikontrol, sehingga harus diawasi dengan ketat.

"Semua 181 juta orang akan divaksin sampai 1 tahun ke depan, kami berharap peran serta masyarakat, supaya ikut mengawasi pelaksanaan program vaksinasi. Tidak usah berebut, meski terbatas. Pemerintah kan sudah berkata ini gratis dan akan disediakan sampai pelosok ," katanya.

Selain itu harus dipastikan masyarakat yang berhak menerima vaksin gratis dan prioritasnya pun sudah ditentukan dan tentu berdasarkan risiko. Dia mengingatkan masyarakat yang belum mendapatkan giliran tetap berupaya mencegah dengan menjaga protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun).

(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ramai-Ramai Warga China Buru Vaksin Pfizer Cs ke Luar Negeri