Kunci Kebangkitan RI dari Petaka Pandemi: Infrastruktur!

Jakarta, CNBC Indonesia - Tahun 2021 digadang-gadang sebagai tahun pemulihan ekonomi Indonesia dari resesi akibat pandemi Covid-19. Salah satu kunci penting untuk memulihkan perekonomian yang 'sekarat' adalah pembangunan infrastruktur. 

Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi memang fokus pada proyek-proyek infrastruktur guna meningkatkan konektivitas, menurunkan disparitas dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Namun saat pandemi Covid-19 merebak berbagai proyek strategis yang tadinya jadi prioritas utama harus dinomorduakan. Fokus pemerintah beralih, alokasi anggaran banyak disalurkan ke sektor kesehatan, relaksasi pajak hingga pemberian bantuan sosial di tengah short fall pajak yang membuat defisit anggaran menggembung lebih dari 5%. 

Di tahun 2021, pemerintah kembali berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur dengan mengalokasikan anggaran senilai Rp 417,8 triliun. Momentum rendahnya suku bunga acuan serta kemungkinan adanya inflow juga dimanfaatkan oleh pemerintah. 

Deregulasi besar-besaran peraturan undang-undangan untuk menciptakan iklim dunia usaha dan investasi yang kondusif ditempuh melalui pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) meski menuai aksi demonstrasi berjilid-jilid dari berbagai pihak terutama kaum buruh. 

Keterbatasan pembiayaan untuk berbagai proyek strategis berupa pembangunan infrastruktur juga disikapi dengan pembentukan Souvereign Wealth Fund (SWF) yang resmi dinamai Indonesia Investment Authority (INA).

Berbeda dengan SWF di negara lain yang mengandalkan sumber dana internal dari surplus pendapatan, neraca dagang hingga cadangan devisa, INA diharapkan mampu menjadi pengelola dana dari investor asing untuk digunakan membiayai berbagai proyek strategis nasional.

Nantinya SWF ini punya investor utama atau anchor investors dengan fokus investasi utama tiga sektor yakni jalan tol, bandara, dan pelabuhan.

Sementara itu sektor potensial berikutnya yakni kesehatan pariwisata, dan teknologi. Adapun investor internasional dan domestik (co investment saham), dengan kepemilikan minoritas, akan langsung berinvestasi di aset atau proyek tersebut.

Setidaknya ada 12 output strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2021 yang meliputi berbagai sektor seperti konektivitas, energi dan ketenagalistrikan, TI dan Informasi, hingga pelayanan dasar. 

Pemerintah berharap dengan menggenjot infrastruktur bisa digunakan untuk menyerap lapangan pekerjaan. Selain itu, dengan adanya proyek infrastruktur yang dikejar dapat mendongkrak permintaan domestik yang ujungnya akan menstimulasi perekonomian.

Untuk menggenjot pembangunan infrastruktur Tanah Air, pemerintahan Jokowi menetapkan berbagai proyek strategis nasional (PSN). 

Ada 12 sektor dalam PSN yang ditetapkan melalui Perpres nomor 109/2020 yang di antaranya adalah jalan dan jembatan, pelabuhan, bandar udara, kereta, kawasan, perumahan, bendungan dan irigasi, air bersih dan sanitasi, tanggul pantai, energi, teknologi dan pendidikan.

Selain itu, pertimbangan kriteria operasional, antara lain: memiliki studi kelayakan yang berkualitas, memiliki nilai investasi di atas Rp500 miliar dan penyelesaian konstruksi paling lambat di kuartal III 2024 (kecuali proyek di sektor minyak dan gas yang dapat memulai konstruksi paling lambat di kuartal III 2024), serta berperan mendukung pusat kegiatan ekonomi.

Tak kurang dari Rp 4.809,7 triliun untuk proyek dan program PSN tersebut dan ke depannya akan memperoleh pembiayaan yang bersumber dari APBN/ APBD, BUMN, dan/atau Swasta.

Dari total anggaran senilai lebih dari Rp 4.800 triliun tersebut, sebanyak kurang lebih Rp 1.509 triliun dianggarkan untuk proyek yang skalanya nasional dengan jumlah 12 proyek dan 9 program.

Sebesar Rp 3.300 triliun ditujukan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah nasional mulai dari Sabang sampai Merauke. Namun jika dilihat proporsi anggaran dan nilai proyeknya, daftar PSN tahun ini masih cenderung Jawa sentris.

Hal ini terlihat dari anggaran untuk PSN di Pulau Jawa yang tembus Rp 1.184,3 triliun atau setara dengan 24,6% atau hampir seperempat dari total anggaran dengan 82 proyek.

Anggaran terbanyak kedua dialokasikan untuk wilayah Indonesia bagian timur yang meliputi wilayah Maluku dan Papua dengan total mencapai Rp 565,6 triliun dan 9 proyek. Kemudian disusul Sumatra dengan total anggaran mencapai 543,4 triliun dengan 41 proyek.

Untuk regional Bali dan Nusa Tenggara anggaran yang dialokasikannya merupakan yang paling minim dengan nilai Rp 33,2 triliun dengan 18 proyek.

Pulau Jawa memang merupakan pusat ekonomi nasional. Selama ini masih ada ketimpangan atau disparitas ekonomi antara Jawa dengan luar Jawa. Jika dilihat dari kaca mata nilai anggaran dan proyeknya saja maka pemerintah masih memusatkan di Jawa.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(twg/twg) Next Article Jokowi Cari Uang Rp 1.435 T Buat Infrastruktur Hingga 2024