Buka-bukaan Sri Mulyani Soal APBN 2020 Hingga Dampak Covid-19

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

07 January 2021 09:22

INFOGRAFIS, Daftar 7 Bumn Yang Masih Merugi — Foto: Ilustrasi Sri Mulyani (CNBC Indonesia/Edward Ricardo)

Pemerintah Tarik Utang Rp 1.226 Triliun
Sri Mulyani menjelaskan, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 1.226,8 triliun selama 2020. Utang baru tersebut naik lebih dari tiga kali lipat atau tumbuh 180,4% dari realisasi pembiayaan utang tahun 2019 yang hanya mencapai Rp 437,5 triliun.

Penarikan utang baru itu juga jauh lebih besar dari target dalam APBN 2020 yang sebesar Rp 351,9 triliun. Namun, masih dalam rentang yang diproyeksikan dalam Perpres 72 Tahun 2020 yang sebesar Rp 1.220,5 triliun.

"Pembiayaan utang mencapai Rp 1.226,8 triliun, ini mencapai 100,5% dari target sesuai Perpres 72/2020," ujar Sri Mulyani.

Eks Menteri PPN/Kepala Bappenas itu memerinci, pembiayaan utang 2020 didapatkan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1.177,2 triliun atau naik 163% dari tahun sebelumnya. Sementara pinjaman hanya Rp 49,7 triliun atau minus 667% dari periode 2019.

Untuk pembiayaan investasi selama 2020 terealisasi sebesar Rp 104,7 triliun, dari target pemerintah dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp 257,1 triliun. Pembiayaan investasi diberikan pemerintah ke sejumlah BUMN maupun BLU akibat pandemi Covid-19. Investasi kepada BUMN mencapai Rp 31,3 triliun, BLU Rp 31,3 triliun, dan lembaga atau badan lainnya Rp 25 triliun.

Pemberian pinjaman selama tahun lalu sebesar Rp 1,5 triliun, kewajiban penjaminan Rp 3,6 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp 70,9 triliun. Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran selama 2020 mencapai Rp 1.190,9 triliun. Angka ini naik 196% dari tahun 2019 yang hanya Rp 402,1 triliun.

"Pembiayaan yang sangat besar ini kami lakukan burden sharing dengan Bank Indonesia yang diatur dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) I dan II," tuturnya.

Baca:

Waduh, Uang Belanja Pemda 2020 Rp 218,6 T Mengendap di Bank

Dampak Covid-19 Masih Terasa Sepanjang 2021
Dampak Covid-19 di tahun 2021 nampaknya belum mereda. Bahkan Sri Mulyani telah memberikan warning atau peringatan, dampak Covid-19 masih akan tetap terasa di sepanjang tahun ini.

Hal itu, menurut dia, dipicu karena pengadaan vaksin yang diyakini menjadi game changer pemulihan ekonomi dinilai belum tentu optimal dalam mengusir virus corona. Kendati demikian, kata Sri Mulyani, setidaknya dengan adanya vaksinasi bisa menambah kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan dan aktivitas ekonomi.

"Diperkirakan 2021 masih akan mengalami hal yang sama. Meski ada vaksinasi kita melihat dampak Covid-19 akan terasa di sepanjang 2021," ujarnya. "Optimisme vaksin akan meningkatkan confidence masyarakat untuk melakukan kegiatan dan aktivitas ekonomi. APBN akan mendukung dalam kondisi yang tetap kuat," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Ia juga memastikan pelaksanaan vaksinasi gratis juga akan selalu ada anggarannya dan akan menjadi prioritas belanja APBN 2021. Anggaran awal untuk program vaksinasi gratis sebesar Rp 73 triliun. Pemerintah juga masih memiliki sisa lebih anggaran (SILPA) tahun 2020 yang sebesar Rp 47,07 triliun yang digunakan untuk vaksinasi.

"Vaksinasi itu anggarannya harus disediakan. Kalau gak punya? Pasti ada, akan kita cari, dan akan menggunakan (belanja vaksin) ini sebagai prioritas," ujar Sri Mulyani.