Pabrik-Pabrik Kapal di RI Lagi 'Batuk Darah', Kok Bisa?

Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
29 December 2020 11:42
Workers are seen near a vessel under construction at a shipyard of Huanghai Shipbuilding Co in Pekerja menyelesaikan pembangunan kapal di galangan kapal Huanghai Shipbuilding Co di Weihai, Provinsi Shandong, China. REUTERS / Stringer
Foto: Ilustrasi, Pekerja menyelesaikan pembangunan kapal di galangan kapal Huanghai Shipbuilding Co di Weihai, Provinsi Shandong, China. REUTERS / Stringer

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja pembebasan bea masuk komponen dan bahan baku industri untuk kawasan free trade zone, free port zone (FTZ) dan KEK diprotes oleh Industri galangan kapal di luar kawasan FTZ dan KEK. Kebijakan ini dianggap hanya menguntungkan industri di kawasan FTZ seperti Batam, sedangkan banyak galangan kapal berada di luar Batam.

Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi menjelaskan aturan BEA masuk itu tidak adil karena hanya diberlakukan di kawasan-kawasan tertentu. Untuk industri galangan kapal hanya di Batam yang menikmati aturan Bea masuk itu, sementara di luar Batam tidak mendapat manfaatnya.

"Bea masuk tidak adil, itu hanya di kawasan tertentu. Industri galangan hanya Batam yang menikmati bea masuk. Sementara di luar Batam kita batuk berdarah," katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (29/12/2020).

Dia menjelaskan di Batam dengan kemudahan itu membuat barang impor baja semakin tinggi. Sehingga harga baja impor yang lebih murah akibat adanya aturan pembebasan bea masuk ini ketimbang memakai baja dalam negeri.

Imbasnya, harga kapal jadi di Batam bisa lebih murah dibanding wilayah lainnya. Siswanto menjelaskan perlakukan seperti ini untuk Industri Galangan kapal untuk dihapuskan dalam rancangan peraturan presiden (RPP).

"Galangan kapal itu supporting system dari industri pelayaran. Menurut saya pemerintah harus menyehatkan industri pelayaran dulu," katanya.

Dia mencontohkan harus ada penurunan suku bunga untuk industri pelayaran yang saat ini buka kredit bank masih di atas 10%. Sehingga banyak perusahaan pelayaran yang memilih untuk membeli kapal impor bekas dibanding buatan dalam negeri.

Adapun Siswanto menjelaskan kondisi industri galangan kapal yang memprihatinkan, karena belum ada order kapal baru yang besar, hanya proyek reparasi kapal.

"Dulu sejak 2015-2017 lalu ada order kapal toll laut, sekarang 2017 sampai sekarang sudah tidak ada lagi order pembangunan kapal baru di galangan nasional, hanya reparasi," katanya.


(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article ITS Bikin Kapal Canggih Tanpa Awak, Ini Penampakannya

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular