Kala Erdogan Menggerutu, Disanksi AS karena S-400 Rusia

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sanksi yang diberikan Amerika Serikat (AS) kepada negara itu akibat pembelian sistem pertahanan Rusia, S-400. Ia bahkan mengatakan hal tersebut sebagai serangan dan tindakan bermusuhan pada hak-hak kedaulatan dan institusi pertahanan Turki.

Dalam komentar publik pertamanya, ia menggerutu mempertanyakan mengapa ada sanksi padahal negaranya dan AS adalah aliansi di NATO. "Aliansi macam apa ini? Kemitraan macam apa?," ujarnya dikutip Reuters, Kamis (17/12/2020).

Ia pun menuding sanksi sebagai upaya memblokir kemajuan Turki. AS ingin membuat negaranya bergantung pada Paman Sam.

"Tujuan sebenarnya adalah untuk memblokir kemajuan negara kami yang dimulai di industri pertahanan baru-baru ini dan sekali lagi membuat kami benar-benar bergantung pada mereka (AS)," tegas Erdogan.

Menurut Erdogan, pembelian ini wajar dan harus. Karena selama ini tidak memperoleh sistem pertahanan udara dari NATO dengan syarat yang memuaskan.

"Tentunya akan ada masalah, tetapi setiap masalah akan membuka pintu bagi kami untuk mencari solusi," katanya lagi.

Sebelumnya AS memberlakukan sanksi terhadap Turki mulai awal pekan ini. Sanksi menargetkan badan pengembangan dan pengadaan pertahanan Turki Presidency of Defense Industries (SSB), dengan ketua Ismail Demir dan tiga karyawan lainnya.

Pemberian sanksi tersebut diumumkan di bawah Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Ini pertama kalinya tindakan tersebut digunakan terhadap sesama anggota aliansi militer NATO.

Washington mengatakan S-400 menimbulkan ancaman bagi jet tempur F-35 dan sistem pertahanan NATO yang lebih luas. Turki menolak ini dan mengatakan S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam NATO.

Erdogan mengatakan kekhawatiran AS tak memiliki dasar teknis. Ankara masih memproduksi hampir 1.000 suku cadang untuk jet F-35, meskipun telah dihapus dari program karena pembelian S-400.

Turki juga akan membeli lebih dari 100 jet F-35. Sanksi semakin memperumit hubungan kedua negara ke depan, pasca Presiden Donald Trump lengser Januari 2020 dan diganti Joe Biden.