Depan Bos IMF, Sri Mulyani Bicara Menteri Jokowi yang Korupsi
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
17 December 2020 06:11
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani menceritakan sekelumit tantangan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Sri Mulyani tidak menampik, selalu ada segelintir orang yang ingin mendapatkan keuntungan yang tidak pada tempatnya. Hal itu terbukti dengan adanya kasus korupsi anggaran penanganan Covid-19 di RI, yang dilakukan oleh salah satu Menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara.
"Di situasi darurat kita ketahui selalu ada orang yang berusaha mengambil keuntungan dengan melanggar moral hazard dengan korupsi," jelas Sri Mulyani dalam acara Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bersama International Budget Partnership (IBP), Rabu (16/12/2020) malam.
Acara seminar internasional tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan internasional mulai dari Direktur Eksekutif Internasional Budget Warren Krafchik, Pengawas Keuangan Umum Amerika Serikat Gene L. Dodaro, dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva.
Di depan mereka, Sri Mulyani tidak sungkan untuk menceritakan bagaimana Mensos Juliari P Batubara berani mengkorupsi anggaran dari penanganan Covid-19.
"Anda tahu apa yang terjadi di Indonesia, di mana kita memiliki satu menteri yang baru saja tertangkap karena kasus korupsi," jelas Sri Mulyani.
Keberhasilan penangkapan Juliari P Batubara yang sudah mengkorupsi dana bantuan sosial dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) itu kata Sri Mulyani, karena pemerintah selama ini telah melakukan transparansi anggaran.
Di samping itu, Indonesia juga telah bekerja sama dengan auditor internal dan penegak hukum, di mana mereka semuanya mengetahui secara rinci bagaimana rancangan fiskal PC-PEN di Indonesia.
Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah selalu berupaya meraih kepercayaan masyarakat kembali usai kasus korupsi dari anggaran PC-PEN tersebut. Oleh karena itu, dia menegaskan pihaknya akan selalu akuntabel dan melakukan transparansi anggaran.
Transparansi anggaran, kata Sri Mulyani merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah. Meskipun pemerintah juga tidak terlalu sempurna, karena ada masalah ketidaklengkapan data dalam penyaluran bansos.
"Ini adalah situasi yang extraordinary, harus bekerja cepat. Ini situasi darurat yang harus dihadapi. Tapi, bukan berarti ketika situasi darurat, tidak melakukan konsultasi, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Kita harus bisa dan harus cepat dalam memberikan respons," ujarnya.
"Jika meningkatkan anggaran jaringan pengaman sosial, akan selalu ada risiko kerugian, inclusion dan exclusion error. Tapi, selama kita terbuka, transparan, maka tetap bisa menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat," kata Sri Mulyani melanjutkan.
Seperti diketahui, Mensos Juliari P Batubara ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga telah mengalir dana bansos Covid-19 ke kantong pribadi Juliari.
Juliari diduga menerima suap Rp 17 miliar dari program Bansos Sembako yang biasanya dibagikan ke masyarakat di Jabodetabek, senilai Rp 600 ribu per bulan, dengan dibagikan dua paket Rp 300 ribu per dua minggu. KPK menyebut Juliari mendapat jatah Rp 10.000 untuk setiap paket Bansos sembako tersebut.
Adapun penanganan pandemi Covid-19, pemerintah telah mengalokasikan anggaran PC-PEN sebesar Rp 695,2 triliun. Anggaran tersebut tersebar ke enam program, salah satu diantaranya jaringan perlindungan sosial.
Program perlindungan sosial mendapat alokasi anggaran Rp 204,9 triliun untuk tahun 2020. Sebagian dari anggaran tersebut yaitu Rp 127,2 triliun merupakan anggaran yang dikelola langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos) di bawah kepemimpinan Juliari P Batubara.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Wah! Sri Mulyani Jatah 'Uang Makan' Menteri Rp 159.000
Most Popular