Puncak Hakordia 2020, Jokowi tak Sebut Menteri yang Korupsi

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini menghadiri puncak Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020 di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Dalam sambutannya, Presiden sama sekali tidak menyinggung soal dua menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru-baru ini terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo dan Menteri Sosial nonaktif Juliari Batubara.

Jokowi justru menyebutkan, agar pendidikan anti korupsi perlu diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Sebab, dia menilai mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Selain itu, kepala negara juga meminta semua lembaga pemerintah untuk meningkatkan transparansi dengan membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut Jokowi, ini adalah kunci utama.

Baca: Jokowi Masuk Daftar 50 Muslim Berpengaruh di Dunia

"Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu bilang upaya yang penting dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi adalah reformasi aturan. Salah satunya melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik.

"Ini merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) menjadi perhatian utama pemerintah," kata Jokowi.

Oleh karenanya, saat ini pemerintah melakukan reformasi struktural secara besar-besaran untuk menutup peluang terjadinya korupsi. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit akan terus dipangkas.

"Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting e-procurement e-audit dan aplikasi-aplikasi lainnya," ujar Jokowi.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Saat Jokowi Sebut Kasus Korupsi di RI Luar Biasa