Ini Data Covid-19 Anies & Ganjar yang Bikin Luhut Meradang

Donald B, CNBC Indonesia

15 December 2020 14:07

Menko Maritim Luhut Pandjaitan (CNBC Indonesia/Efrem)

Jakarta, CNBC Indonesia- Menko Marves Luhut B. Pandjaitan kembali memerintahkan sejumlah kepala daerah untuk memperketat kebijakan dalam penanganan Covid-19. Alasan yang mendasari keluarnya kebijakan tersebut adalah peningkatan kasus secara signifikan yang masih terus terjadi pasca libur & cuti bersama pada akhir Oktober.

"Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pasca libur di 8 dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun," ujar Menko Luhut dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Bali secara virtual di Kantor Maritim pada Senin (14/12/2020).

Dari provinsi-provinsi tersebut, dia menggarisbawahi tren kenaikan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali dan Kalimantan Selatan.

Namun sebenarnya bagaimana kondisi penanganan Covid-19 di Indonesia sehingga Menko Luhut sampai kembali mengeluarkan perintah baru?

Diolah dari data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kasus aktif virus corona (Covid-19) di Indonesia terus mengalami tren kenaikan dan menciptakan rekor baru selama 14 hari beruntun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena keterbatasan jumlah rumah sakit dan tenaga kesehatan.

Kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai 93.396 orang pada Senin (14/12/2020). Jumlah kasus aktif terus meningkat dalam 14 hari terakhir, dengan tercatat sebanyak 71.420 kasus pada 30 November 2020. Rekor baru kasus aktif terus tercipta setiap harinya.

Kemarin terdapat penambahan 5.489 kasus baru, sehingga membuat akumulasi kasus positif menjadi 623.309 orang. Sementara itu, sebanyak 5.121 orang tercatat sembuh dari Covid-19 sehingga membuat akumulasi menjadi 510.957 orang. Adapun kasus kematian bertambah 137 orang sehingga menjadi 18.956 orang.

HALAMAN SELANJUTNYA >> Data Covid-19 Anies dan Ganjar

Baca:

Luhut Beri Instruksi ke Anies Soal Corona, DKI Sudah Gawat?

Bila dibedah lagi kasus virus corona (Covid-19) di DKI Jakarta kembali melesat pada Senin (14/12/2020) kemarin dengan jumlah 1.506 pasien baru. Hal ini membuat total kasus Covid-19 di Jakarta menembus 154.005 orang.

DKI kembali memimpin pertambahan kasus baru Covid-19 dari seluruh provinsi di Indonesia. Sebanyak 1.472 pasien sembuh pada hari ini sehingga total menjadi 138.994 orang.

Adapun kasus kematian di Provinsi yang dipimpin oleh Anies Baswedan ini bertambah 17 orang, sehingga menembus 2.950 orang. Kasus aktif Covid-19 di Jakarta pada hari ini menembus 12.061 orang.

Sementara itu, kondisi Jawa Tengah tidak lebih baik daripada Jakarta. Jateng memimpin dalam jumlah kasus aktif per hari ini dengan jumlah 19.674 orang. Hal ini disebabkan karena pertambahan yang agresif dalam kasus baru setiap harinya.

Total kasus di Jateng mencapai 67.496 orang pada kemarin, bertambah 979 dibandingkan dengan sehari sebelumnya. Sementara itu pasien sembuh mencapai 45.171 orang, bertambah 975 dibandingkan sehari sebelumnya.

Adapun kasus kematian di Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Ganjar Pranowo ini mencapai 2.651 orang, bertambah 16 orang dari sehari sebelumnya.

HALAMAN SELANJUTNYA >> Perintah Lengkap Menko Luhut

Baca:

Terungkap! Jadi Ini Maksud Luhut ke Anies Soal Perketat PSBB

Menko Luhut meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) hingga 75%. "Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19:00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mall, dan tempat hiburan," pintanya.

Agar kebijakan tersebut tidak membebani penyewa tempat usaha di mall, Menko Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, meminta kepada pemilik pusat perbelanjaan melalui Gubernur DKI Jakarta agar memberikan keringanan rental dan service charge kepada para tenant (penyewa).

"Skema keringanan penyewaan dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antar pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya prorate, bagi hasil, atau skema lainnya," ujar Menko Luhut mencontohkan.

Kemudian, dia juga meminta agar kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan dibatasi atau dilarang. Menko Luhut pun mengusulkan agar kegiatan dapat dilakukan secara daring. Tidak hanya itu, Menko Luhut juga memerintahkan kepada TNI/Polri untuk memperkuat operasi perubahan perilaku. "Ini akan didahului dengan apel akbar TNI/POLRI yang dipimpin oleh Presiden sebagai bentuk penguatan komitmen," tegasnya.

Selain di Provinsi DKI Jakarta, Menko Luhut juga memberikan arahan untuk Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Arahan tersebut antara lain optimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat, memperkuat operasi yustisi untuk memastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak).

"Pemerintah daerah saya minta juga mengetatkan pembatasan sosial berdasarkan konteks urban dan suburban/rural," kata Menko Luhut.

Dalam konteks urban/perkotaan, lanjutnya, pemerintah daerah diminta untuk mengetatkan implementasi Work From Home (WFH) dan pembatasan jam operasi tempat makan, hiburan, mal sampai pukul 20:00. Sementara itu, untuk di wilayah pedesaan, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat implementasi pembatasan sosial berskala mikro & komunitas.

Terakhir, untuk wilayah Provinsi Bali dan lainnya, Menko Luhut berpesan agar ada pengetatan protokol kesehatan di rest area, hotel, dan tempat wisata.

"Kami minta untuk wisatawan yang akan naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum penerbangan ke Bali serta mewajibkan tes rapid antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali," pungkasnya. Untuk mengatur mekanismenya, Menko Luhut meminta Menkes, Kepala BNPB, dan Menhub untuk segera mengatur prosedurnya. "Saya minta hari ini SOP untuk penggunaan rapid tes antigen segera diselesaikan," perintahnya.