Permintaan Anggota DPR Soal Vaksin Covid-19, Banyak Yah!

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
10 December 2020 22:15
Infografis/Kombinasi  3T, 3M & Vaksin Jadi Kunci Akhiri Pandemi Covid-19

Jakarta, CNBC Indonesia - Berbagai usulan datang dari para Anggota Komisi IX. Dari minta pejabat divaksinasi terlebih dahulu, hingga minta alokasi vaksin gratis ditambah.

Hari ini, Kamis (10/12/2020) Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM), Penny Lukito melakukan rapat bersama Anggota Komisi IX membahas soal rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Hampir semua anggota Komisi IX DPR tampak antusias membahas pengadaan dan pelaksanaan vaksin Covid-19 di Indonesia.


Wakil Ketua Komisi IX DPR dari fraksi PKS, Ansory Siregar mengusulkan pejabat negara, seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, hingga anggota DPR dan MPR untuk bisa disuntikan vaksin terlebih dahulu.

Ansory menjelaskan, jumlah pejabat di Indonesia saat ini tidak lebih dari 4.000 orang atau lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah vaksin yang sudah datang, yang sebanyak 1,2 juta dosis.

Dengan melakukan vaksinasi kepada pejabat negara terlebih dahulu, diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi.

Ansory juga mendesak pemerintah untuk bisa menambah jumlah dosis vaksin gratis kepada masyarakat, dengan persentase 70% secara gratis dan 30% untuk vaksin mandiri.

"Biar tidak ada pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kalau pejabat-pejabat yang mulai dulu? Kalau ibu (Kepala BPOM) sudah oke, kami tidak masalah. Hanya 3.000 sampai 4.000 pejabat dari 1,2 juta vaksin. Tidak ada salahnya kita duluan," jelas Ansory.

"Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk meningkatkan proporsi skema vaksin program lebih besar dari vaksin mandiri dari target vaksinasi nasional sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat," kata Ansory melanjutkan.

Senada dengan Ansory, Wakil Ketua KomisI IX DPR dari fraksi PKB Nihayatul Wafiroh yang mengatakan, ada beberapa tenaga kesehatan (nakes) yang bercerita kepada dirinya, bahwa nakes masih ragu terhadap efektivitas vaksin.

Para nakes diklaim Nihayatul telah menyarankan kepada dirinya agar vaksinasi dilakukan terlebih dahulu kepada anggota DPR.

"Ini banyak tenaga kesehatan yang WA (WhatsAPP), ayo jangan nakes dulu, tapi DPR dulu biar bareng-bareng," tuturnya.

Keraguan masyarakat soal vaksin, juga disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR dari fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay. Menurut dia bahkan masyarakat di daerah pilihannya di Sumatera Utara meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlebih dahulu yang divaksin. Hal ini, kata Saleh juga untuk meyakinkan masyarakat mengenai efektivitas dan keamanan dari vaksin Covid-19.

"Saya tanya di dapil saya, apakah bapak ibu sudah siap di vaksin? nggak ada yang siap. Saya tanya siapa yang harus pertama di vaksin, jawab mereka Presiden. Nah kita mestinya begitu. Karena kalau tidak bisa melewati fase krusial ini, saya khawatirnya fase ini tidak berakhir," ujar Saleh.

Adapun anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning mengingatkan, agar Indonesia bisa lebih hati-hati terhadap efektivitas vaksin. Mengingat sudah pernah terjadi di Jawa Barat. Saat itu sedang dilakukan vaksinasi anti filariasis (kaki gajah).

"Saya ingat pengalaman waktu itu pernah terjadi kita masalah untuk anti filariasis. Di Jabar tuh meninggal 12 orang. Akhirnya itu vaksin itu di Afrika ditolak, di India ditolak. Itu saja sebagai tambahan," katanya.

Pembelian vaksin Covid-19 secara mandiri juga dinilai akan memberatkan beban masyarakat. Mengingat hal tersebut dilakukan di tengah terjadinya krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Anggota Komisi IX Kurniasih Mufidayati juga mengungkapkan bahwa tahun 2021 mendatang akan ada tambahan beban dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan. Oleh karena itu pemberian vaksin secara gratis harus dilakukan oleh pemerintah. "Komisi IX ingin melihat keberpihakan pemerintah terhadap rakyat," tutur Kurniasih.


[Gambas:Video CNBC]

(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading