Kasus Korupsi Bansos

Bansos 'Disikat' Ceban: Barang Bantuan Ditekan Paling Murah!

News - Ferry Sandi, CNBC Indonesia
07 December 2020 15:27
Ilustrasi Bansos. Foto: Detikcom/Rifkianto Nugroho

Jakarta, CNBC Indonesia - Tertangkapnya Mensos Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seakan mempertegas bahwa pengadaan bantuan sosial (bansos) sarat akan terjadinya korupsi. Misalnya dalam pengadaan sarden, salah satu komponen di isi bansos ini, kalangan pengusaha mengaku mendapat penawaran dengan harga yang paling termurah, jauh di bawah harga pasar.

Anehnya, penawaran itu tidak langsung mendapat pengajuan dari pihak pemerintah, dalam hal ini Kemensos, melainkan dari pihak ketiga atau vendor. Selain itu, jumlah vendor yang menawarkan pun bukan dari satu pihak, melainkan ratusan. Hal ini sempat menimbulkan tanda tanya pihak produsen sarden.

"Kami juga nggak tahu sampai sekarang, berapa harganya yang masuk Kemensos. Yang pasti di kita belinya murah," kata Ketua Harian Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (Apiki) Ady Surya kepada CNBC Indonesia, Senin (7/12/2020).


Namun, ia tidak bisa menyebut angka yang ditawarkan untuk setiap kaleng sarden yang dibeli dari para anggotanya. Hanya saja, nilainya tidak membawa margin keuntungan yang besar bagi industri sarden.

"Murah lah, artinya di bawah harga yang ada di pasar, di bawah harga distributor. Buat kami hanya sekedar produksi, skala bisnis naiknya nggak signifikan," sebut Ady.

Meski jumlah pengadaannya besar, namun dengan harga jual yang sangat murah, produsen tidak bisa berbuat banyak untuk memproduksi sarden yang berkualitas. Padahal, sarden ini bakal diberikan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Jika memang anggaran yang disediakan negara besar, maka selayaknya bisa diwujudkan dengan kualitas yang lebih layak.

"Jangan beli yang murah-murah, nanti kalau ada apa-apa kita yang salah, sementara kita juga gimana. Tidak ada komunikasi dalam pengadaan ini dari Kemensos langsung," jelasnya.

Bansos pemerintah pusat dikemas dalam kantong berwarna merah putih yang isinya mencakup 10 item. Di antaranya adalah mi instan, kornet, sarden, sambal, kecap, susu hingga minyak goreng. Sembako senilai Rp 600 ribu yang akan disalurkan 2 kali dalam satu bulan selama tiga bulan berturut-turut.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kasus dugaan ini diawali adanya pengadaan barang berupa bansos penanganan Covid-19. Ada paket sembako di Kementerian Sosial dengan nilai kurang lebih Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak dua periode. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh rekanan Kemensos sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bantuan sosial.

"Saudara JPB selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS," kata Firli dalam konferensi pers, Minggu (6/12/2020).

Ia mengatakan, untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bantuan sosial.

Artinya, Matheus dan Adi mengambil 'ceban' dari setiap paket. Keduanya melakukan kontrak pekerjaan dengan suplier yang salah satunya PT RPI yang diduga milik Matheus.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Sidang Suap Benur: Kisah Duit Rp 10 M & Apartemen Sespri Edhy


(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading