Kasus Jateng & DKI Meningkat, Satgas Minta Pemda Evaluasi

Jakarta, CNBC Indonesia- Beberapa hari terakhir kasus Covid-19 di Indonesia kembali meledak setelah sebelumnya sempat turun. Bahkan kasus baru sempat menyentuh rekor dengan penambahan lebih dari 6.000 kasus, dan hari ini, Selasa (1/12/2020) kasus baru bertambah 5.092 orang sehingga total kasus semakin mendekati 550 ribu.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan penyebab meningkatnya kasus aktif Covid-19 adalah masyarakat yang kurang disiplin mematuhi protokol kesehatan dengan #memakaimasker, #menjagajarak dan menghindari kerumunan, serta #mencucitangan dengan sabun (3M). Selain itu, selama ini masih banyak masyarakat yang berkerumun dala berbagai bentuk kegiatan sehingga memicu penularan yang berdampak pada peningkatan kasus aktif.

"Peningkatan kasus aktif bisa dicegah dengan protokol kesehatan, ini yang menjadi kunci pencegahan. Tetapi di masyarakat masih ada yang lengah," kata Wiku dalan konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020).

Dua provinsi yang mengalami lonjakan kasus, yakni Jawa Tengah dan DKI Jakarta akan diminta Satgas Penangan Covid-19 untuk melakukan evaluasi pada penanganan dan implementasi protokol kesehatan yang dilakukan. Selain itu Wiku juga meminta Pemda melakukan serta penegakan disiplin yang menjadi tugas dilakukan Satgas daerah.

Baca: Swasta Tak Boleh Impor Vaksin Covid, Ini Kata Erick Thohir

DKI Jakarta sebelumnya juga mengalami lonjakan kasus dan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat. Menurut Wiku, kedua provinsi ini mengalami kenaikan kasus, namun kebijakan PSBB adalah wewenang masing-masing daerah.

"Kondisi yang ada harus menjadi refleksi dan evalausi bagi pimpinan daerah dan harus memikirkan dampak sektor yang terdampak. Pandemi ini menjadi masalah kesehatan yang berdampak luas pada berbagai sektor dan penanganannya harus multi sektor, sehingga tidak ada yang dikorbankan dan harus memperhatikan semua aspeknya," jelas Wiku.

Wiku menegaskan Covid-19 dapat menyerang siapa saja termasuk pimpinan daerah. Hal ini harus jadi perhatian pejabat publik karena penularan bisa berasal dari siapapun.

"Peran kepala daerah dalam penangan Covid-19 menjadi aspek krusial dalam aspek penanganan ini," ujarnya.

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Data Baru Sebut China Sudah Kaji Covid Sebelum Pandemi Meledak