Duh! 14 Pilkada Digelar di Kota Zona Merah Covid-19

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B. Harmadi mengatakan ada 13 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada berisiko tinggi.

"Ini kalau terjadi pelanggaran protokol kesehatan, potensi tercipta klaster akan besar. Dengan pengawasan bawaslu belum ada (klaster pilkada), jangan sampai, ada klaster Pilkada," katanya secara virtual di Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Ke-14 daerah tersebut antara lain Kota Gunungsitoli, Kota Bandar Lampung, Kota Cilegon, Pesawaran, Bandung, Tasikmalaya, Karawang, Kendal, Sukoharjo, Sragen, Pemalang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Boyolali.

Dia juga mengatakan, selain daerah dengan zona risiko tinggi tersebut, ada 180 kab/kota yang risikonya sedang. Untuk itu, Satgas daerah mencoba menambah personil di sana.

Ada 40.422 orang duta perubahan perilaku. "Dari 40 ribu itu, penguatan pada daerah yang risiko tinggi," tegasnya.

Baca: Kacau! Kasus Covid-19 di Jakarta Tambah 1.273 Orang Lagi

Berdasarkan data yang dihimpun Satgas, Jumlah Kabupaten/Kota yang masuk kategori risiko Tinggi dan sedang ada 194 kabupaten/kota atau 74% dari total 261 kabupaten/kota. Sisanya sebanyak 57 kabupaten/kota berstatus risiko rendah. Sementara 10 kabupaten/kota lainnya tidak terdampak kasus.

"Masyarakat di daerah risiko tinggi, diharapkan lebih sadar dan harus lebih hati," ujarnya.

Dalam dua minggu ke depan, Satgas akan melakukan kampanye Pilkada sehat yang tidak berisiko. Sebab jika Pilkada berisiko akan sangat berbahaya.

"Setelah Pilkada ini, Desember juga akan ada Pilkades. Kalau tidak antisipasi dengan baik, begitu 9 Desember pencoblosan, masih ada penghitungan suara, apalagi kalau ada protes, sehingga masih ada risiko, sehingga masyarakat harus diingatkan," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Bawaslu RI - Divisi Pengawasan & Sosialisasi, Mochammad Afifuddin mengatakan di beberapa daerah ada kandidat yang terpapar corona sehingga dinyatakan Covid-19. Bahkan ada juga yang berakibat fatal hingga meninggal dunia.

"Situasi tidak bisa diprediksi. Dan sebenarnya semua jajaran kami, itu juga harus melakukan tes kesehatan sebelum melakukan pengawasan. Semua TPS akan ada pengawas 1 orang, petugas semua harus rapid," pungkasnya menjawab terkait antisipasi apa yang dilakukan.

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Data Baru Sebut China Sudah Kaji Covid Sebelum Pandemi Meledak