Erick Klaim UU Ciptaker Dobrak Stagnasi Pertumbuhan PDB RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengklaim UU Cipta Kerja (Ciptaker) memiliki banyak manfaat bagi Indonesia. Utamanya untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang dihantam pandemi Covid-19.

Menurut Erick, pandemi Covid-19 menekan perekonomian Indonesia hingga masuk ke jurang resesi. Ini otomatis membuat jumlah pengangguran serta kemiskinan di RI bertambah banyak di tahun ini.

Oleh karenanya, UU Ciptaker muncul untuk kembali memulihkan perekonomian melalui isinya yang memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia.

"UU Ciptaker lahir untuk mendobrak stagnasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia. UU ini dimaksudkan untuk menstimulus perekonomian saat ini dan setelah pandemi Covid-19," ujarnya dalam gelaran Economic Outlook 2021 yang digelar BeritaSatu Media Holdings secara virtual, Selasa (24/11/2020).

Erick menjelaskan, UU Ciptaker ini akan membantu meningkatkan investasi pemerintah melalui pembentukan lembaga pengelola investasi (Sovereign Wealth Fund/SWF). Melalui SWF ini pemerintah akan membantu percepatan pembangunan berbagai proyek strategis nasional mulai dari jalan tol, pelabuhan hingga sektor potensial seperti pariwisata serta teknologi.

Manfaat lainnya adalah, UU Ciptaker akan memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Tentunya ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia karena terciptanya lapangan kerja baru.

Baca: Erick Sebut Belum Semua Penduduk RI Divaksinasi Corona 2021

"UU Ciptaker akan tetap menunjukan keberpihakan kepada para pekerja sekaligus memberikan kemudahan bagi para investor dalam membuka investasi baru," kata dia.

Erick bilang, kunci sukses memulihkan perekonomian Indonesia adalah membangkitkan kembali sektor UMKM yang saat ini tertekan dalam oleh Covid-19. Di sinilah UU Ciptaker hadir memberikan kemudahan bagi UMKM agar bisa bangkit kembali.

"UU Ciptaker memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dengan memberikan perizinan tunggal, dan prioritas produk atau jasa koperasi dan UMKM, minimal 40% dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," jelasnya.

Dalam hal ini, ia menyebutkan Kementerian BUMN bertugas membantu UMKM dengan menerapkan pasar digital. Di mana, dalam pasar digital ini akan mempertemukan UMKM dengan perusahaan BUMN sehingga bisa memperluas pasar produknya.

"Dengan gabung (pasar digital ini) maka pelaku usaha bisa memperluas jaringan secara online, meningkatkan transaksi penjualan dan memiliki pengalaman memasuki dunia transaksi digital serta memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang memerlukan dukungan modal kerja," tegasnya.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Erick Thohir Bubarkan 3 BUMN