RI Makin Kecanduan Impor LPG Hingga 2024, Ada Obatnya Nggak?
Tirta Citradi, CNBC Indonesia
11 November 2020 16:01
Jakarta, CNBC Indonesia - Impor LPG yang terus meningkat setiap tahunnya menjadi bukti bahwa ketahanan energi menjadi permasalahan utama yang harus segera diselesaikan di Tanah Air.
LPG merupakan salah satu bahan bakar yang digunakan di berbagai sektor baik industri, komersial hingga rumah tangga sebagai konsumen terbesarnya. Penggunaan LPG untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga berawal dari program pemerintah 13 tahun silam.
Pada 2007 pemerintah melaksanakan program pengalihan minyak tanah ke LPG. Program tersebut bertujuan untuk mengurangi subsidi minyak tanah yang membengkak akibat harga minyak dunia yang terus meningkat di tengah penipisan cadangan minyak nasional.
Upaya pemerintah untuk mengurangi subsidi minyak tanah dan mengalihkannya ke LPG dinilai rasional dan didukung oleh semua pihak.
Realisasi program tersebut berupa pembagian paket LPG Tabung 3 Kg yang terdiri dari tabung LPG 3 Kg beserta katup/ valve, termasuk isi perdana dan kompor gas satu tungku beserta aksesorisnya (selang gas dan regulator) secara cuma-cuma kepada rumah tangga dan usaha mikro yang berhak menerima.
Namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terbilang tinggi saat periode commodity boom, kebutuhan akan energi kian meningkat. Konsumsi LPG setiap tahunnya bertambah. Hanya saja tidak diimbangi dengan pasokan dalam negeri yang mencukupi.
Alhasil, RI juga harus mengimpor LPG yang juga merupakan produk hasil minyak dari luar negeri. Dalam sepuluh tahun terakhir, terhitung sejak 2009-2019, konsumsi LPG Indonesia tumbuh 10,5% per tahunnya (Compounded Annual Growth Rate/ CAGR) dari yang tadinya hanya 2,86 juta ton menjadi 7,76 juta ton.
Pada periode yang sama, produksi LPG justru mengalami penurunan dengan laju 0,78% per tahun (CAGR) dari 2,12 juta ton menjadi 1,96 juta ton. Sedangkan impornya melesat 19,52% per tahun (CAGR) dari 960 ribu ton menjadi 5,71 juta ton.
Dalam setahun Indonesia bisa mengimpor LPG lebih dari US$ 3 miliar. Artinya, dengan asumsi kurs Rp 14.000/US$ maka RI harus merogoh kocek sekitar Rp 42 triliun untuk mendatangkan LPG dari luar negeri.
Inilah yang menjadi penyebab tekornya neraca dagang migas RI. Konsekuensi lanjutannya adalah bengkaknya transaksi berjalan yang memicu depresiasi nilai tukar rupiah terhadap greenback.
Di sisi lain, LPG merupakan salah satu bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah. Angka subsidi LPG dari APBN juga terus membengkak. Bahkan pada 2018 pemerintah menggelontorkan Rp 64 triliun untuk subsidi LPG.
Pages
Most Popular